ABSTRAK Di Indonesia kehadiran Ombudsman tidak terlepas dari tuntutan birokrasi. Sebagai negara hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan tugas pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bertugas melakukan pengawasan bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan dengan Lembaga Negara lain dan tidak ada campur tangan dari kekuasaan lain. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance sebagai salah satu tugas Ombudsman, perlu sinkronisasi atau kesesuaian antara asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, tugas dan fungsi Ombudsman Aceh dalam mengawasi pelayanan publik serta dampak positif kehadiran Ombudsman di Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku teks, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya, dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Ombudsman di Aceh sudah cukup baik dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun sosialisasi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Ombudsman masih perlu di tingkatkan sebagai upaya memperkenalkan Ombudsman kepada masyarakat. Kehadiran Ombudsman di Aceh sudah memberikan dampak positif bagi instansi penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. karena dengan adanya Ombudsman pihak pelayanan publik akan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kata Kunci: ombudsman, birokrasi, good governance.