Konplik yang berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah membawa kehidupan yang tidak layak bagi masyarakat Kabupaten Pidie. HaJ ini dikarenakan GAM menuntut untuk membebaskan provinsi Aceh dari NKRI, namun pemerintah pusat tidak berkenan dengan permintaan tersebut. Berkali-kali dicoba untuk menuju perdamaian, akan tetapi tidak berhasil juga, hingga pada tanggal 15 Agustus 2005, kedua belah pihak berhasil mencapai kata damai dengan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU). Pertikaian antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi dan kehidupan politik di Aceh mulai berjalan dengan baik. Hal ini telah membuktikan jika isi kesepahaman MoU Helsinki tersebut telah membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan kestabilan politik di Aceh. Tujuan penelitian ini adaJah untuk mengetahui dan menganalisis stabilitas politik di K.abupaten Pidie setelah Mou-Helsinki. Mengetahui indikator dan kendalayang mempengaruhi stabilitas politik setelah MoU Helsinki di Kabupaten Pidie.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data skunder dengan cara mengkaji buku, peraturan perundang• undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara mewawancarai responden clan informan. Hasil penelitian menunjukkan jika tingkat kestabilan politik di Kabupaten Pidie setelah MoU Helsinki sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun belum terlaksana secara optimal. Salah satu contoh dapat dilihat dari pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pidie. Indikator yang tampak dalam pengimplementasian MoU Helsinki ini adalah bertambahnya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam proses pilkada, yang mana pilkada ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Pidie menjadi lebih baik. Adapun kendala dalam proses menciptakan stabilitas ini yaitu, persaingan antar partai politik, tingkat kemiskinan yang masih sama, peranan aparat penegak hukum dan bebasnya senjata illegal diperjualbelikan yang merupakan wujud kestabilan politik yang beJum terlaksana dengan baik.Disarankan kepada pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie, Partai LokaJ dan Partai Nasional agar setiap pihak baiknya tidak memprovokasi suatu peristiwa dengan cara mengkambinghitamkan oknum tertentu yang dapat menimbulkan sentimentil antar kelompok dan memicu ketidakstabilan politik.