Penerimaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam waktu 10 tahun periode 2008/2018 telah mencapai Rp64.968 Triliun. Capaian penerimaan tersebut tidak membuat masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana otonomi khusus di Pemerintah Aceh sebagai daerah yang berlandaskan sistem desentralisasi asimetris tidak dapat dilaksanakan dengan baik merujuk pada perspektif politik transaksional dan untuk mengetahui peran elite lokal dalam membuat perencanaan dan program kegiatan pada dana otonomi khusus. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Desentralisasi Asimetris dan Teori Politik Transaksional. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 tahun pengelolaan dana otonomi khusus Aceh adanya faktor politis dalam perubahan regulasi yang ditetapkan pada Qanun No.2/2008, Qanun No.2/2013, dan Qanun No.10/2016 sehingga muncul tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di level Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus didasarkan pada permainan proyek tanpa perencanaan yang baik, dan adanya perencanaan yang berbasis kepentingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus didasarkan pada program kegiatan yang populis sesuai keinginan para politisi yang berdampak pada lemahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, lambannya perbaikan indeks kualitas pembangunan manusia, tingginya angka kemiskinan, serta tingginya angka pengangguran di Aceh. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi oleh Pemerintah Pusat dalam regulasi UU No.11/2006 untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik terutama dalam peningkatan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta memperkuat regulasi dan menerapkan sistem e-planning untuk menseleksi program kegiatan dari dana otonomi khusus Aceh. Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus Aceh, Sistem Desentralisasi Asimetris, dan Praktik Politik Transaksional