|
| |
|
MUHAMMAD SUHAIL G. PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL PADA SISTEM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI ACEH (STUDI ANALISIS 10 TAHUN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PERIODE 2008/2018). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakPenerimaan dana otonomi khusus pemerintah aceh dalam waktu 10 tahun periode 2008/2018 telah mencapai rp64.968 triliun. capaian penerimaan tersebut tidak membuat masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana otonomi khusus di pemerintah aceh sebagai daerah yang berlandaskan sistem desentralisasi asimetris tidak dapat dilaksanakan dengan baik merujuk pada perspektif politik transaksional dan untuk mengetahui peran elite lokal dalam membuat perencanaan dan program kegiatan pada dana otonomi khusus. untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori desentralisasi asimetris dan teori politik transaksional. adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif deksriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 tahun pengelolaan dana otonomi khusus aceh adanya faktor politis dalam perubahan regulasi yang ditetapkan pada qanun no.2/2008, qanun no.2/2013, dan qanun no.10/2016 sehingga muncul tarik-menarik
Baca Juga : ANALISIS PENGELOLAAN DANA TRANSFER OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH MELALUI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (MALKANIAR, 2017) ,
Baca Juga : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (ZAINAL MUTTAQIN, 2016) , ingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus didasarkan pada permainan proyek tanpa perencanaan yang baik, dan adanya perencanaan yang berbasis kepentingan dalam pengelolaan dana otonomi khusus didasarkan pada program kegiatan yang populis sesuai keinginan para politisi yang berdampak pada lemahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, lambannya perbaikan indeks kualitas pembangunan manusia, tingginya angka kemiskinan, serta tingginya angka pengangguran di aceh. berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana otonomi khusus aceh belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi oleh pemerintah pusat dalam regulasi uu no.11/2006 untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik terutama dalam peningkatan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta memperkuat regulasi dan menerapkan sistem e-planning untuk menseleksi program kegiatan dari dana otonomi khusus aceh. kata kunci: dana otonomi khusus aceh, sistem desentralisasi asimetris, dan praktik politik Tulisan yang relevan DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH (NASRIL ISNADI, 2019) ,PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH (Yenna Ariana, 2019) , ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BENER MERIAH (MILIA TAURINA, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |