Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pengumpul penerimaan pajak membutuhkan ketersediaan data tentang kegiatan usaha wajib Pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemenuhan kebutuhan data tersebut memerlukan suatu pedoman administrasi pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan data sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan tugasnya dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan data, maka penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara perolehan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan pada Kantor Wilayah DJP Aceh. Tata cara perolehan data dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh adalah sebagai berikut: (1) Pencarian data. Pencarian data dari pihak ketiga (data eksternal) yang diawali dengan pembangunan data dan pencarian data eksternal. (2) Pengolahan data. Yang dilakukan disini adalah pengolahan hasil pencarian data eksternal, produksi data, pengolahan hasil produksi data. (3) Penambahan Wajib Pajak. Yaitu, kegiatan ekstensifikasi (pemberian NPWP atau pengukuhan PKP) terhadap Wajib Pajak. (4) Penggalian potensi data. Yaitu, pembangunan data di Kantor Pengolahan Data Eksternal, penyandingan data internal dan eksternal dengan surat pemberitahuan serta pemanfaatan data oleh Kanwil DJP dan pengawasan. Tata cara perolehan data dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan pada Kanwil DJP Aceh telah dilakukan Kanwil DJP Aceh sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2015 tentang pedoman administrasi pembangunan, pemanfaatan dan pegawasan data. Disarankan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh harus lebih berusaha lagi dalam melakukan pencarian data dari pihak ketiga (data eksternal) yang berasal ILAP agar bertambahnya peningkatan target penerimaan pajak Aceh.