//
PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI MEREK DAGANG SOCOLATTE) |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | Makruf - Personal Name |
---|---|
Subject | TRADEMARKS-LAW INDONESIAN-TRADEMARKS |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala |
Tahun Terbit | 2017 |
Abstrak/Catatan ABSTRAK MAKRUF, 2017 PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANGYANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK DIREKTOR JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDY MEREK DAGANG SOCOLATTE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp.,bibl.,app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H.,M.Hum. Pasal 18 ayat (3) UU Merek Tahun 2001 menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paing lama 9 (sembilan) bulan. Namun dalam praktiknya jangka waktu pemeriksaan substantif oleh Dirjen HKI dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis melebihi 9 (Sembilan) bulan sebagaimana dalam norma yang diatur oleh UU Merek Tahun 2001 sehingga mengakibatkan kerugian Pemilik Merek Dagang terdaftar Socolatte dalam perlindungan dan kepastian hukum sebagai Pemilik Merek. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik hak Merek Dagang Socolatte untuk mendapatkan perlindungan Mereknya, Bagaimanakah tanggung jawab Dirjen HKI selaku pelaksana pelayanan publik dalam perlindungan hak Merek Dagang di Indonesia Apakah yang menjadi hambatan dalam permohonan pendaftaran hak Merek Dagang Socolatte Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun temuan ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu untuk kepentingan dan analisis. Hasil penelitian skripsi ini ditemukan bahwa Merek Dagang Socolatte dalam proses penyelesaian pendaftarannya terjadi keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 18 ayat (3) UU Merek Tahun 2001. Dalam keterlambatan ini Dirjen HKI selaku pelaksana pelayanan publik di bidang permohonan pendaftaran Merek belum melaksanakan asas keprofesionalan dan ketepatan waktu secara optimal. Adapun alsasan terlambatnya penyelesaian permohonan pendaftaran Merek dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan banyaknya permohonan pendaftaran Merek yang masuk setiap harinya. Disarankan kepada Pemohon atau Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Socolatte agar lebih menambah pengetahuan mengenai mekanisme pendaftaran Merek di Indonesia baik melalui mengikuti seminar mengenai Mekanisme pendaftaran Merek di Indonesia maupun melalui media cetak dan media sosial yang mudah diakses pada saat ini. Hal tersebut guna mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan permohonan pendaftaran Merek di Indonesia. | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PETER SAYS DENIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Fachrizan Hakim, 2015) |
|
Kembali ke sebelumnya |