Makruf. PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI MEREK DAGANG SOCOLATTE). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Abstrak makruf, 2017 perlindungan pemilik merek dagangyang terdaftar dikaitkan dengan tanggungjawab pelayanan publik direktor jendral hak kekayaan intelektual (study merek dagang socolatte) fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 56) pp.,bibl.,app. dr. sri walny rahayu, s.h.,m.hum. pasal 18 ayat (3) uu merek tahun 2001 menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paing lama 9 (sembilan) bulan. namun dalam praktiknya jangka waktu pemeriksaan substantif oleh dirjen hki dan direktur merek dan indikasi geografis melebihi 9 (sembilan) bulan sebagaimana dalam norma yang diatur oleh uu merek tahun 2001 sehingga mengakibatkan kerugian pemilik merek dagang terdaftar socolatte dalam perlindungan dan kepastian hukum sebagai pemilik merek. penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik hak merek dagang socolatte untuk mendapatkan perlindungan mereknya, bagaimanakah tanggung jawab dirjen hki selaku pelaksana

Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PETER SAYS DENIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Fachrizan Hakim, 2015) ,

Baca Juga : PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG (KASUS RUBEN ONSU DENGAN JESSY HANDALIM) (TEUKU ALKAUTSAR, 2020) ,

yanan publik dalam perlindungan hak merek dagang di indonesia apakah yang menjadi hambatan dalam permohonan pendaftaran hak merek dagang socolatte jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun temuan ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu untuk kepentingan dan analisis. hasil penelitian skripsi ini ditemukan bahwa merek dagang socolatte dalam proses penyelesaian pendaftarannya terjadi keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan oleh pasal 18 ayat (3) uu merek tahun 2001. dalam keterlambatan ini dirjen hki selaku pelaksana pelayanan publik di bidang permohonan pendaftaran merek belum melaksanakan asas keprofesionalan dan ketepatan waktu secara optimal. adapun alsasan terlambatnya penyelesaian permohonan pendaftaran merek dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (sdm) dan banyaknya permohonan pendaftaran merek yang masuk setiap harinya. disarankan kepada pemohon atau pemilik merek dagang yang terdaftar socolatte agar lebih menambah pengetahuan mengenai mekanisme pendaftaran merek di indonesia baik melalui mengikuti seminar mengenai mekanisme pendaftaran merek di indonesia maupun melalui media cetak dan media sosial yang mudah diakses pada saat ini. hal tersebut guna mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan permohonan pendaftaran merek di

Tulisan yang relevan

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA (TRI NANDA SUWARDI, 2013) ,

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEREK TERKENAL ASING (STUDI KASUS TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DIOR, PRADA DAN KINOTAKARA) (Silfia Keumaladewi, 2014) ,

STUDI KASUS TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYARN(SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN MEREK KOPITIAM DI INDONESIA) (MUHAMMAD HAIKAL, 2015) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi