ABSTRAK TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 56).pp.,tabl.,bibl. (MUKHLIS S.H.,M.Hum) Dalam Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing- masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: ayat (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; dan ayat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati;. Namun kenyataannya masih terjadi tindak pidana perkelahian secara bersama-sama yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkelahian, dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkelahian secara bersama-sama yang dilakukan organisasi masyarakat di Kota Medan. Data penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku- buku, dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkelahian merupakan faktor individu, faktor dendam, faktor kesenjangan sosial dan faktor persaingan antar organisasi masyarakat yaitu persaingan wilayah dan persaingan politik. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian yaitu kurang terjaganya sarana dan prasarana, serta sulitnya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan pada saat terjadinya perkelahian antar ormas tersebut. Upaya penanggulangan yang dilakukan merupakan upaya preventif seperti melakukan pengawasan dan perjanjian perdamaian terhadap kedua organisasi masyarakat tersebut serta upaya represif yaitu penegakan hukum terhadap Pasal 170, Pasal 358 dan Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terhadap pelaku tindak pidana. Disarankan kepada setiap organisasi masyarakat memiliki kebijakan khusus dan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan kejahatan, kepada pihak kepolisian untuk dapat memasang kamera CCTV di area yang dianggap sering terjadi tindak kejahatan sebagai bentuk pengawasan tanpa melakukan patroli. Fajar Winika AG, 2017