Laporan hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2009 s.d. 2014 menunjukkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Aceh yang belum memperoleh opini WTP dan rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengecualian dalam opini WDP, TW, dan TMP dan bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan mentranskrip data lalu di-organize untuk menentukan temanya. Tema-tema yang sudah terkumpul dicari keterkaitannya dan dinterpretasikan dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian dalam opini atas LKPD se-Aceh disebabkan beberapa faktor yaitu kelemahan prosedur pencatatan; kelemahan pengelolaan kas; kelemahan pengelolaan aset tetap; kelemahan pengelolaan pendapatan; kelemahan pengelolaan persediaan; kelemahan proses penganggaran; penyimpangan ketentuan tentang pengeluaran dan pertanggungjawaban belanja; dan kebijakan akuntansi yang belum lengkap. Selanjutnya, pengecualian yang tindak lanjutnya belum sesuai rekomendasi akan tetap menjadi pengecualian tahun berikutnya. Kata kunci: LKPD, Opini BPK, Pengecualian, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK