Aguswen. ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2009 S.D. 2014. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Laporan hasil pemeriksaan bpk selama tahun 2009 s.d. 2014 menunjukkan masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) se-aceh yang belum memperoleh opini wtp dan rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi bpk. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengecualian dalam opini wdp, tw, dan tmp dan bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan bpk. penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. analisa data dilakukan dengan mentranskrip data lalu di-organize untuk menentukan temanya. tema-tema yang sudah terkumpul dicari keterkaitannya dan dinterpretasikan dengan menggunakan teori yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian dalam opini atas lkpd se-aceh disebabkan beberapa faktor yaitu kelemahan prosedur pencatatan; kelemahan pengelolaan

Baca Juga : PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TAGIHAN DENGAN MENGGUNAKAN SINTAG PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH (RAUDHATUL FITRI, 2018) ,

Baca Juga : ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIODE OPINI NON WTP DAN PERIODE OPINI WTP (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2013-2014) (Yuni Wulan Dary, 2016) ,

s; kelemahan pengelolaan aset tetap; kelemahan pengelolaan pendapatan; kelemahan pengelolaan persediaan; kelemahan proses penganggaran; penyimpangan ketentuan tentang pengeluaran dan pertanggungjawaban belanja; dan kebijakan akuntansi yang belum lengkap. selanjutnya, pengecualian yang tindak lanjutnya belum sesuai rekomendasi akan tetap menjadi pengecualian tahun berikutnya. kata kunci: lkpd, opini bpk, pengecualian, tindak lanjut rekomendasi bpk

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM FUNGSI PEMERIKSAAN TERHADAP LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (ADE MULYA, 2018) ,

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (HERNATA BR MANALU, 2018) ,

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PROVINSI ACEH (Khairunnisa, 2014) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi