ABSTRAK MUHAMMAD FADHIL, PELAKSANAAN PUTUSAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) (iv,53)pp., bibl. UNIVERSITAS SYIAH KUALA Mukhlis, S.H., M.Hum. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat diantarany mengatur tentang hal pelaksanaan pidan cambuk, Pelaksanaan ‘Uquba menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 adalah kewenangan dan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum. Dan segera dilaksanaka setelah adany putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hokum tetap (inkracht van gewijsde), namun dalam kenyataannya masih ada putusan yang telah inkracht tidak dilaksanakannya eksekusi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaanputusanjarimahmaisirmenurutQanunNomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, hambata dalam pelaksanaan putusan maisir di MahkamahSyar’iyah Kota Jatho, danupayaterhadappelaksanaanputusanmaisir di mahkamahsya’iyahjantho. Untukmemperoleh data danbahanmengenaipermasalahan yang dibahasdilakukanpenelitian yang bersifatempirisyaitumemperoleh data secaralangsungdanberdasarkanfakta yang terjadidilapangan, melakukanpenelitiankepustakaanyaituuntukmemperolehbahanmelaluisumberbacaanataubahantertulissebagaiacuan yang bersifatteoritisilmiah. Berdasarkanhasilpenelitian yang menjadifaktor penyebab tidak terlaksananya sebagian putusan di Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah tidakdapatmenghadirkanTerdakwakepersidangankarena yang bersangkutantidakditahandanmelarikandiri, minimnya dana yang di anggarkan,hambatan-hambatandalampenanganankasusperjudianadalahketerlambatansosialisasiberlakunyaQanunNomor 7 Tahun 2013 tentanghukumacaraJinayat, dankurangnyakoordinasiantara para pihakpenegakhukumdalamupayapenanganankasusperjudian. Dalamupayapenanganankasusperjudian di Mahkamah Syar’iyah Janthodi harapkanPemerintahKabupaten Aceh Besarmembukalapanganpekerjaanuntukmenurunkanjumlahpengangurandanuntukmenekanangkakejahatan, DisarankankepadaPemerintah Aceh agar dapat melaksanakan sosialisaasi rutin mengenai berlakunya qanun nomor 7 tahun 2013 dansebaiknyaeksekusihukuman cambuktersebutdilaksanakandengan sederhana dan tidaksemewahyang sudah-sudah.