ABSTRAK Kebijakan pengupahan dalam konteks proses produksi menjadi sesuatu yang krusial, terjadi tarik menarik kepentingan antara pemodal dan buruh sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik industrial di antara keduanya. Begitupun dengan sistem outsourcing yang dianggap pekerja/buruh adalah sistem perbudakan di Indonesia. Di level praktis, upaya advokasi oleh serikat buruh terus menerus dilakukan demi memperjuangkan kelayakan besaran pengupahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses gerakan penuntutan Upah Minimum Provinsi (2016) dan outsourcing dan mengetahui sejauh mana gerakan yang diadvokasi KSPSI memberi signifikasi bagi hak buruh di Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari KSPSI dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KSPSI dalam mendesakkan tuntutannya merefleksikan lemahnya posisi tawar KSPSI terhadap negara dan pemodal/pengusaha. Oleh karena itu, perserikatan sebagai kekuatan utama bagi kelas buruh untuk menyuarakan tuntutan dan perjuangannya perlu mendapat penegasan posisi dan strategi gerakan. Kata Kunci : Pengupahan, outsourcing, KSPSI, gerakan sosial. SITY CHADIZAH, 2016 GERAKAN SOSIAL KSPSI DALAM MENGADVOKASI KENAIKAN UMP 2016 DAN OUTSOURCING DI SUMATRA UTARA. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xi,80), pp., bibl., app. (Khairulyadi, MHSc)