Abstrak kebijakan pengupahan dalam konteks proses produksi menjadi sesuatu yang krusial, terjadi tarik menarik kepentingan antara pemodal dan buruh sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik industrial di antara keduanya. begitupun dengan sistem outsourcing yang dianggap pekerja/buruh adalah sistem perbudakan di indonesia. di level praktis, upaya advokasi oleh serikat buruh terus menerus dilakukan demi memperjuangkan kelayakan besaran pengupahan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses gerakan penuntutan upah minimum provinsi (2016) dan outsourcing dan mengetahui sejauh mana gerakan yang diadvokasi kspsi memberi signifikasi bagi hak buruh di sumatra utara. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari kspsi dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca