Masalah penebangan liar yang terjadi dikawasan Aceh, dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi. Sejauh ini pemerintah Aceh terlihat defensif dalam penanggulangan masalahan ini. Lemahnya pemerintah Aceh dalam pengawasan kebijakan yang menyangkut penanggulangan illegal logging mengindentifikasikan tidak proaktifnya para pemimpin Aceh terhadap masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengawasan kawasan hutan lindung di Saree Kabupaten Aceh Besar. Lokasi Penelitian yang dilakukan di hutan lindung Saree Kabupaten Aceh Besar dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca Buku teks, Jurnal, Undang-undang dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Aceh tidak dilakukan dengan tindakan yang sesuai dengan hukum sehingga efektifitas aturan-aturan yang telah diterapkan tidak terlihat hasilnya. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam penjagaan kawasan hutan lindung. Sebagai pemilik payung hukum pelaksanaan setiap kegiatan, pemerintah menjadi pengawas utama aturan hukum, kebijakan-kebijakan dan penanggulangan illegalloging dalam kawasan hutan lindung. Keseriusan pemerintah Aceh sudah terlihat sangat jelas dalam merumuskan kebjakan-kebijakan untuk penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung. Kerusakan hutan Aceh saat ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dan tingkat kepedulian yang rendah dari pemerintah Aceh dalam menerapkan aturan dan kebijkan yang sudah tertulis.