|
| |
|
MUTTAQIN. KEBIJKAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PENGAWASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SAREE KABUPATEN ACEH BESAR 2016. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakMasalah penebangan liar yang terjadi dikawasan aceh, dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi. sejauh ini pemerintah aceh terlihat defensif dalam penanggulangan masalahan ini. lemahnya pemerintah aceh dalam pengawasan kebijakan yang menyangkut penanggulangan illegal logging mengindentifikasikan tidak proaktifnya para pemimpin aceh terhadap masalah ini. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah aceh dalam pengawasan kawasan hutan lindung di saree kabupaten aceh besar. lokasi penelitian yang dilakukan di hutan lindung saree kabupaten aceh besar dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan data skunder. data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, undang-undang dan bahan-bahan bacaan lainnya yang
Baca Juga : ANALISIS KAWASAN BUDIDAYA BERDASARKAN TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN TERHADAP POLA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN (RACHMATUL RIZKI, 2019) ,
Baca Juga : PENYIMPANGAN PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT (Aris Marta, 2020) , tan dengan penelitian ini. hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah aceh tidak dilakukan dengan tindakan yang sesuai dengan hukum sehingga efektifitas aturan-aturan yang telah diterapkan tidak terlihat hasilnya. dalam hal ini peran pemerintah menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam penjagaan kawasan hutan lindung. sebagai pemilik payung hukum pelaksanaan setiap kegiatan, pemerintah menjadi pengawas utama aturan hukum, kebijakan-kebijakan dan penanggulangan illegalloging dalam kawasan hutan lindung. keseriusan pemerintah aceh sudah terlihat sangat jelas dalam merumuskan kebjakan-kebijakan untuk penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung. kerusakan hutan aceh saat ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dan tingkat kepedulian yang rendah dari pemerintah aceh dalam menerapkan aturan dan kebijkan yang sudah Tulisan yang relevan PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SEBAGAI LAHAN PERKEBUNAN (STUDI KASUS DESA BLANGTEMUNG KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES). (MUSLIM, 2019) ,TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BEUTONG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA) (FITRIA ULJA, 2019) , KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG ULU MASEN (Shaivannur, 2014) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |