ABSTRAK YAYU SAFRINA, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/2013/PN.BNA 2016 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 89) pp, bibl, app. (Dr. Dahlan Ali, S.H.,M.Hum.,M.Kn) Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak diatur mengenai proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum. Hakim dalam membuat putusannya harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan dari aspek non yuridis si anak.Namun putusan No.160/PID.B/2013/PN.BNA tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2)Undang-Undang No 3 tahun 1997 yaitu pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selain itu tidak adanya pertimbangan faktor-faktor non yuridis dan penerapannya dalam amar putusan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan sesuai atau tidaknya terhadap terdakwa tidak diberikan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan untuk menjelaskan pertimbangan aspek non yuridis yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (kepustakaan).Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan No. 160/PID.B/2013/PN.BNA Menurut Pasal 28 ayat (2) denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja.Selain itu hakim tidak mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis yang melandasi putusan tersebut terutama faktor psikologis anak. Disarankan kepada para hakim untuk melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran. para penegak hukum yang menangani perkara anak hendaknya benar-benar menguasai dan memahami aturan hukum yang menyangkut anak.