ABSTRAK MUHAMMAD RIFKI: PENYIDIKAN TINDAK PIDANA “MAYANTARA” (CYBERCRIME) (Suatu Penelitian di Polda Aceh ) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 58), pp, bibl, app, tbl (Ainal Hadi, S.H., M.Hum) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Tindak pidana mayantara yang ditangani oleh pihak Polda Aceh sampai saat ini belum satu kasus pun yang telah diselesaikan, karena proses penyidikan penyidik banyak mengalami hambatan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana mayantara di wilayah hukum polda Aceh, untuk mengetahui kendala di dalam penyidikan tindak pidana mayantara, dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan di dalam tindak pidana mayantara Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat parasarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Dalam penelitian diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana mayantara penyidikan tindak pidana mayantara penyidik harus mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi dan internet, proses penyidikan berlangsung lama dan dibutuhkan ketelitian, hambatan penyidikan yaitu tidak adanya fasilitas komputer forensik untuk mengidentifikasi pelaku, belum adanya tenaga ahli dibidang IT, terbatasnya dana operasional, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak pidana mayantara dan adapun upaya untuk mengatasi hambatan cybercrime Polda Aceh bekerjasa sama dengan Polda Sumut dalam hal membantu pemeriksaan barang bukti dan pelaku tindak pidana mayantara yang terjadi di Aceh, serta membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana mayantara. Disarankan kepada Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait dapat bekerjasama dan lebih intensif untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana mayantara kepada seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah harus mengoptimalkan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE, karena dianggap belum begitu memadai untuk membentuk perkembangan cybercrime yang begitu pesat. Sehingga diperlukan suatu peraturan baru yang mengatur mengenai kejahatan mayantara secara menyeluruh.