Abstrak

Baca Juga : PENENTUAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (aldi kurniadi maada, 2016) ,

Baca Juga : PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI POLDA ACEH) (Syarifah Sri Lidiawati, 2017) ,

k mengetahui proses penyidikan tindak pidana mayantara di wilayah hukum polda aceh, untuk mengetahui kendala di dalam penyidikan tindak pidana mayantara, dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan di dalam tindak pidana mayantara data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat parasarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. dalam penelitian diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana mayantara penyidikan tindak pidana mayantara penyidik harus mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi dan internet, proses penyidikan berlangsung lama dan dibutuhkan ketelitian, hambatan penyidikan yaitu tidak adanya fasilitas komputer forensik untuk mengidentifikasi pelaku, belum adanya tenaga ahli dibidang it, terbatasnya dana operasional, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak pidana mayantara dan adapun upaya untuk mengatasi hambatan cybercrime polda aceh bekerjasa sama dengan polda sumut dalam hal membantu pemeriksaan barang bukti dan pelaku tindak pidana mayantara yang terjadi di aceh, serta membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana mayantara. disarankan kepada pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait dapat bekerjasama dan lebih intensif untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana mayantara kepada seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah harus mengoptimalkan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ite, karena dianggap belum begitu memadai untuk membentuk perkembangan cybercrime yang begitu pesat. sehingga diperlukan suatu peraturan baru yang mengatur mengenai kejahatan mayantara secara

Tulisan yang relevan

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN CARA PENGGRANATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH) (JULIA NINGSIH, 2017) ,

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (JAFARUDDIN, 2017) ,

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA LHOKSEUMAWE) (Sri Andrian, 2016) ,