ABSTRAK IDA TUTIA RAKHMI, IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN 2015 PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM Sophia Listriani, S.H., LLM Anak merupakan anugerah dalam keluarga dan selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak termasuk hak pendidikan. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis seperti yang dapat kita lihat dewasa ini. Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah salah satu Konvensi yang mengatur, melindungi dan menjamin hak-hak anak dengan melarang setiap bentuk pekerjaan yang dapat mengakibatkan hal buruk bagi pertumbuhan sang anak, dimana anak dapat bekerja dengan batas-batas usia yang telah ditentukan sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang batas usia minimum bagi anak-anak yang diperbolehkan bekerja. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan apakah Indonesia khususnya Kota Banda Aceh telah mengimplementasi Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 mengenai pemenuhan Hak Pendidikan Pekerja Anak di Kota Banda Aceh secara baik dan benar. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, surat kabar, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membuat undang-undang perlindungan anak dan ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No 59 Tahun 2002 dalam melindungi hak-hak anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, tetapi adanya ketidakseragaman dan juga kurangnya pemahaman dalam mengenai definisi dari pekerja anak dilingkungan instansi yang terkait, yang menyebabkan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Walaupun pada dasarnya Indonesia telah melakukan yang terbaik berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tertera didalam Konvensi. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih sangat kurang dalam hal pelaksanaan dan follow up setiap konvensi yang telah diratifikasi. Setelah Konvensi diratifikasi, tidak ada tindakan-tindakan yang signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya mengenai pekerja anak. Disarankan agar pemerintah Kota Banda Aceh membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur masalah pekerja anak secara spesifik agar dapat menangani masalah pekerja anak dengan baik.