Abstrak

Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Rini Mulyana, 2017) ,

Baca Juga : DETERMINASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA (Heri Sandra, 2020) ,

ah salah satu konvensi yang mengatur, melindungi dan menjamin hak-hak anak dengan melarang setiap bentuk pekerjaan yang dapat mengakibatkan hal buruk bagi pertumbuhan sang anak, dimana anak dapat bekerja dengan batas-batas usia yang telah ditentukan sesuai dengan konvensi ilo nomor 138 tahun 1973 tentang batas usia minimum bagi anak-anak yang diperbolehkan bekerja. penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan apakah indonesia khususnya kota banda aceh telah mengimplementasi konvensi ilo nomor 182 tahun 1999 mengenai pemenuhan hak pendidikan pekerja anak di kota banda aceh secara baik dan benar. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, surat kabar, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia telah membuat undang-undang perlindungan anak dan ditindak lanjuti dengan rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang telah disahkan oleh pemerintah republik indonesia melalui keputusan presiden ri no 59 tahun 2002 dalam melindungi hak-hak anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, tetapi adanya ketidakseragaman dan juga kurangnya pemahaman dalam mengenai definisi dari pekerja anak dilingkungan instansi yang terkait, yang menyebabkan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. walaupun pada dasarnya indonesia telah melakukan yang terbaik berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tertera didalam konvensi. dapat disimpulkan bahwa indonesia masih sangat kurang dalam hal pelaksanaan dan follow up setiap konvensi yang telah diratifikasi. setelah konvensi diratifikasi, tidak ada tindakan-tindakan yang signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya mengenai pekerja anak. disarankan agar pemerintah kota banda aceh membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur masalah pekerja anak secara spesifik agar dapat menangani masalah pekerja anak dengan

Tulisan yang relevan

IMPLEMENTASI PERATURAN PENYELAMATAN ANAK PASCA BENCANA KONFLIK SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATEE DAN KECAMATAN TIRO KABUPATEN PIDIE) (LISA RAHMI, 2016) ,

TINJAUAN YURIDIS KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGUNGSI ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Uswatun Hasanah, 2015) ,

PERAN PEKERJA SOSIAL (PEKSOS) DALAM PEMBENTUKAN RESILIENSI ANAK BINAAN PANTI ASUHAN DARUSSA'DAH (khaula mutia, 2016) ,