ABSTRAK Oleh : Luna Fedrafaisya Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2014 Penggunaan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah massal telah dikecam oleh dunia sejak penggunaannya pertama kali pada tahun 1945. International Atomic Energy Agency atau Badan Energi Atom Internasional (IAEA) diberikan kewenangan oleh Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadi pengawas pengembangan teknologi nuklir di dunia agar tidak dikembangkan menjadi senjata pemusnah atau untuk tujuan militer. Namun hingga saat ini, masih banyak negara yang mengembangkan senjata nuklir, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran IAEA dalam mengontrol dan mencegah negara-negara mengembangkan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah massal dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dialami badan ini untuk menghentikan pengembangan dan penyebaran senjata nuklir. Untuk mendapatkan hasil penelitian, digunakan metode penelitian hukum normatif, yakni berdasarkan pengaturan hukum internasional tentang IAEA dan larangan pengembangan dan penyebaran senjata nuklir, serta berdasarkan kepada data dan laporan terkait kerja dan peran IAEA di negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IAEA belum menjalankan perannya untuk mencegah pengembangan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah secara maksimal. Di negara-negara dengan senjata nuklir (nuclear-weapons states), IAEA tidak melakukan verifikasi tegas untuk mengurangi jumlah hulu ledak nuklir mereka. Sedangkan di negara-negara tanpa senjata nuklir (non-nuclear-weapons states) IAEA seringkali gagal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan; yaitu sistem safeguards yang belum bersifat tegas dan universal sehingga negara masih dapat mengedepankan kedaulatannya, masih kurangnya wewenang IAEA untuk dapat bertindak secara langsung, dan kurang tegasnya sikap Dewan Keamanan PBB. Disarankan untuk dibuat suatu perjanjian nuclear safeguard yang bersifat universal terhadap semua negara yang sedang mengembangkan teknologi nuklir, disarankan kepada semua negara untuk mendukung IAEA dalam melakukan kampanye ‘atoms for peace’, dan disarankan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bersikap lebih tegas, baik dalam menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang mengembangkan senjata nuklir, maupun untuk melakukan pelucutan senjata nuklir di seluruh dunia dengan mengedepankan prinsip equality before the law.