Abstrak

Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Meydhitasari P, 2013) ,

Baca Juga : TATA CARA PENYETORAN PIUTANG NEGARA YANG DAPAT RNDISELESAIKAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI MELALUI RNPIHAK PERBANKAN KE KAS NEGARA PADA KANTOR RNPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) RNBANDA ACEH (Ida Fatmi, 2015) ,

ah negara-negara mengembangkan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah massal dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dialami badan ini untuk menghentikan pengembangan dan penyebaran senjata nuklir. untuk mendapatkan hasil penelitian, digunakan metode penelitian hukum normatif, yakni berdasarkan pengaturan hukum internasional tentang iaea dan larangan pengembangan dan penyebaran senjata nuklir, serta berdasarkan kepada data dan laporan terkait kerja dan peran iaea di negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir. hasil penelitian menunjukkan bahwa iaea belum menjalankan perannya untuk mencegah pengembangan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah secara maksimal. di negara-negara dengan senjata nuklir (nuclear-weapons states), iaea tidak melakukan verifikasi tegas untuk mengurangi jumlah hulu ledak nuklir mereka. sedangkan di negara-negara tanpa senjata nuklir (non-nuclear-weapons states) iaea seringkali gagal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. hal ini dikarenakan beberapa hambatan; yaitu sistem safeguards yang belum bersifat tegas dan universal sehingga negara masih dapat mengedepankan kedaulatannya, masih kurangnya wewenang iaea untuk dapat bertindak secara langsung, dan kurang tegasnya sikap dewan keamanan pbb. disarankan untuk dibuat suatu perjanjian nuclear safeguard yang bersifat universal terhadap semua negara yang sedang mengembangkan teknologi nuklir, disarankan kepada semua negara untuk mendukung iaea dalam melakukan kampanye ‘atoms for peace’, dan disarankan kepada dewan keamanan pbb untuk bersikap lebih tegas, baik dalam menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang mengembangkan senjata nuklir, maupun untuk melakukan pelucutan senjata nuklir di seluruh dunia dengan mengedepankan prinsip equality before the

Tulisan yang relevan

TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ZAKI BUNAIYA, 2018) ,

PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI PEREKRUTAN TENTARA ANAK (MUHAMMAD TAUFIQ, 2018) ,

TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS PENYALAHGUNAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) JENIS DRONE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KASUS PENYERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN) (MAMAN ABDULLAH, 2019) ,