ABSTRAK NISAUL HASANAH, KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PADA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Suatu Kajian dari Perspektif Gender) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (vii, 79), pp., bibl.,app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M.Hum dan Ishak, SH, MH) Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari 15 dinas dan 8 badan yang bekerja di Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat Daya baik di sektor pendidikan, pembangunan, ekonomi, kebudayaan dan lainnya adalah wadah yang bertujuan untuk memajukan daerah. Dinas dan Badan mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengawal, menjalankan, dan memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk kemajuan daerah. Kepala Dinas atau badan yang di kepalai oleh Perempuan dianggap belum cukup mampu untuk mengemban amanah dalam pembangunan daerah. Sehingga kepala Dinas dan Badan yang di kepalai perempuan merasa terdiskriminasi dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada di daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanfaktor-faktor yang menjadi penghambat perempuan untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan keterlibatan perempuan dalam mengisi jabatan kepala dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak sesuai dengan ketentuan gender.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berbagai faktor yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam lembaga pemerintahan diantaranyabanyaknya peraturan yang diterapkan, kurangnya kepercayaan terhadap perempuan, serta perempuan dianggap tidak layak dalam memimpin. Keterlibatan perempuan dalam mengisi jabatan sebagai kepala dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya juga tidak sesuai dengan ketentuan gender diakibatkan oleh sumber daya politik perempuan terbatas dan proses perekrutan yang merugikan pihak perempuan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan untuk memberikan kontibusi positif kepada perempuan dan membuka peluang untuk perempuan dalam berpartisipasi langsung di instansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya sebagai kepala dinas serta tidak adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan, agar tidak adanya kesenjangan dan kecemburuan sosial antara laki-laki dan perempuan, agar terciptanya kesetaraan gender (perspektif gender) di dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kata Kunci : Pemerintahan, Pejabat, Perempuan,Perspektif Gender.