RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 73) pp. bibl. (Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.) Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Alquran serta hadits Nabi. Penerapan mengenai tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP dengan hukum Islam tentu terdapat perbedaan-perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahanmengenai konsep sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dengan hukum Islam serta apa saja hal-hal yang dapat menghapuskan sanksi tindak pidanapembunuhan dalam KUHP dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifatdeskriktif dengan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukumsekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep sanksi pidana dan penghapusan sanksinya. Pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidanamati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi dapat berupaqishash, diyat, kifarat, dan hukuman ta’zir, Dalam hukum Islam pemaafan dari keluarga korban dapat menghapuskan pidana. Sedangkan dalam KUHP meskipun pelaku tindak pidana pembunuhan sudah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya masih tetap berjalan karena yang menentukan hukumannya adalah Negara. Diharapkan dalam hal penghapusan hukumanpidanapositif seharusnya mengacu pada sistem penghapusan hukuman pidana islam, ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam penegakan hukum. Konpensasi seharusnya bisa didapatkan, karena tidak ada larangan mengajukan hukuman yang telah mempunyai hukum tetap.