ABSTRAK MUHAMMAD IKHSAN, PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERAKAN HEWAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,57) pp.,bibl.,tabl. AINAL HADI, S.H., M.HUM Pasal 234 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menyebutkan bahwa “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Namun dalam Pasal 234 ayat (3), yaitu ketentuan tersebut tidak berlaku jika: a) adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi; b) disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau, c) disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya penimbul korban (viktimisasi) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gerakan hewan dan menjelaskan upaya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gerakan hewan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian normatif yaitu penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum, sedangkan penelitian empiris yaitu diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penimbul korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gerakan hewan yaitu yang paling besar pengaruhnya dari segi manusianya human error, baik itu manusia yang melepaskan hewan ternak dan juga manusia yang menjadi pengemudi angkutan umum (supir) dan faktor lainnya seperti faktor lingkungan menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan. Upaya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gerakan hewan yaitu dengan cara mengganti kerugian yang diberikan oleh pihak perusahaan baik mobil angkutan maupun PT. Jasa Raharja. Diharapkan kepada pemerintah wilayah Kabupaten Aceh Besar agar segera membuat Qanun tentang Penertiban Hewan Ternak dengan sanksi hukuman yang tegas agar ada efek jera bagi para pemilik ternak yang membiarkan hewan ternak mereka berkeliaran di jalanan dan disarankan kepada pihak terkait untuk memberikan sosialisasi penertiban hewan ternak kepada masyarakat. Kepada pihak pengemudi juga diimbau khususnya mobil angkutan umum yang beraktivitas di malam hari agar berhati-hati terhadap banyaknya hewan yang berkeliaran dijalanan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.