ABSTRAK KHAIRUNNISA; EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT 2014 (Suatu Penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 70), pp, tabl, bibl (Yusri, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan apabila debitur ingkar janji (dalam pelunasan kredit dengan objek hak tanggungan), kreditur berhak melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui penetapan fiat eksekusi Pengadilan Negeri. Namun dalam pelaksanaan eksekusi sering adanya hambatan, seperti perlawanan dari pihak termohon, masalah biaya yang relatif mahal dan juga masalah jangka waktu yang lama. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya tata cara yang jelas dan tegas yang diatur dalam UU Hak Tanggungan. Tujuan dari penelitian dalam penulisan untuk menjelaskan tata cara dalam pengajuan eksekusi hak tanggungan, hambatan dalam penyelesaian permohonan eksekusi hak tanggungan, dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan eksekusi hak tanggungan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ilmiah dan mengkaji putusan yang diputuskan dalam perkara eksekusi hak tanggungan. Sedangkan dalam penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang terkait dengan eksekusi hak tanggungan. Data diambil dengan menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa dalam proses pendaftaran permohonan eksekusi, pemohon eksekusi harus membayar biaya (panjar) terlebih dahulu, yang disertai dengan alasan dalam permohonan. Hambatan-hambatan yang didapati diantaranya masalah biaya, dari awal pndaftaran hingga proses eksekusi membutuhkan biaya yang relatif mahal, hambatan lain adanya kendala jangka waktu yang lama, perlawanan dari termohon, adanya itikad tidak baik dari para pihak, kurangnya kejelasan penjabaran duduk perkara terjadinya wanprestasi, dan penjabaran secara tidak jelas tentang objek hak tanggungan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan juga keterangan-keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar tidak menetapkan biaya permohonan perkara terlalu mahal, karena sangat membebankan pihak berperkara. Oleh karena itu diharapkan adanya pembentukan UU yang mengatur secara tegas tentang tata cara eksekusi hak tanggungan, yang didalamnya mengatur tentang masalah biaya dan jangka waktu, dalam proses pelaksanaan eksekusi.