TANGGUNG JAWAB BERKURANGNYA LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI TERHADAP SERTIFIKAT ASLI YANG TERBAKAR DALAM SIMPANAN KREDITUR Al Maghfur*, Ilyas Ismail**, Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. Kejadian yang terjadi di Kota Banda Aceh, pelepasan hak yang terjadi akibat kebakaran Bank Aceh pada tahun 2015, debitur tidak menerima atas pengurangan luas tanah mereka yang dalam sertifikat tertera sangat jelas atas luas tanahnya, namun pada saat pengukuran ulang untuk mendapatkan setifikat pengganti, BPN harus melakukan pengukuran ulang tanah tersebut. Maka, penting untuk mengethaui siapa yang bertanggungjawab atas berkurang luas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas berkurangnya luas tanah dalam penerbitan sertifikat pengganti karena terbakar dalam simpanan kreditur, kedudukan hukum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam penerbitan sertifikat pengganti, dan menjelaskan persyaratan, dan mekanisme diterbitkan sertifikat pengganti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan, undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, menelaah kasus-kasus, dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tanggung jawab kreditur (Bank) atas sertifikat pengganti yakni, 1) Bank Aceh bertanggung jawab terhadap sertifikat lama untuk melakukan pengajuan permohonan sertifikat pengganti kepada BPN dan segala biaya dibebankan kepadanya kreditur. 2) BPN bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat pengganti dan melakukan urusan administrasi dalam penerbitan SHM pengganti, seperti melakukan pengecekan surat-surat tanda bukti hak berlaku, dan 3) Debitur bertanggung jawab atas berkurang luas tanahnya karena, debitur sebagai pemegang hak berkewajiban untuk memelihara dan mengelola tanahnya serta debitur harus menyetujui permohonan sertifikat pengganti kepada BPN agar mendapatkan alas hak yang kuat. Kedudukan hukum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam penerbitan sertifikat pengganti berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimana proses pelepasan hak tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan syarat-syarat. Persyaratan dan mekanisme penerbitan sertifikat pengganti, bidang-bidang tanah dikumpulkan menjadi alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis yang berupa keterangan dari saksi dan atau keterangan yang bersangkutan yang ditunjuk oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya untuk pihak lain yang berkepentingan kepada panitia pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat pengganti karena terbakar didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai terbakarnya SHM. Diharapkan bagi BPN, Kreditur (Bank), dan Debitur (pemilik tanah) yang bertanggungjawab atas berkurangnya luas tanah dalam penerbitan sertifikat pengganti agar lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban masing-masing sehingga, dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Diharapkan atas penerbitan surat pernyataan pelepasan sebagian hak atas tanah, pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh meningkatkan kegiatan-kegaitan penyuluhan kepada masyarakat. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Sertifikat Pengganti, Sertifikat Asli, Kreditur. RESPONSIBILITY FOR REDUCING THE LAND AREA IN THE ISSUANCE OF A REPLACEMENT CERTIFICATE AGAINST THE ORIGINAL BURNED CERTIFICATE IN THE CREDITOR Al Maghfur, Ilyas Ismail, Yanis Rinaldi ABSTRACT Pursuant to article 59 paragraph (1) of government Regulation Number 24 year 1997 concerning land registration stated that, the application for replacement of the lost certificate must be accompanied by a statement under the oath of the person in front of the head of the land office or appointed official regarding the loss of the certificate of Rights in question. Incident occurred in the city of Banda Aceh, the release of the rights that occurred due to the fire of the Bank Aceh in 2015, debtor did not receive for the reduction of their land that in the certificate is very clear of the land area, but at the time of re-measurement to obtain a replacement, the BPN must perform the remeasurement of the soil. Thus, it is important to control who is responsible for the reduced area of the land. The study aims to explain the parties responsible for the reduction of land area in the issuance of surrogate certificates due to burning in the lender's deposits, the legal position of the waiver of land rights to public interest in the issuance of surrogate certificates, and explaining the requirements, and the mechanism of issued substitute certificates. This research is a type of normative juridical study. This research approach uses approaches, laws, conceptually, and cases. This research uses primary and secondary legal materials. Data collection instruments are conducted by conducting structured interviews as well as unstructured interviews and discussions. Data is collected through field research and literature research. Data is analyzed in a qualitative analysis way. The results showed that, the responsibility of the creditor (Bank) of the substitute certificate, 1) The Bank of Aceh was responsible for the old certificate to apply for a replacement certificate to BPN and all charges were charged to him or her creditors. 2) BPN is responsible for issuing a substitute certificate and conducting administrative affairs in the issuance of a surrogate SHM, such as conducting a check letter of evidence of valid rights, and 3) the debtor is responsible for its reduced land because, the debtor as the holder of the right to maintain and manage the land and the debtor must approve the application for a replacement certificate to BPN to The legal position of the waiver of land rights for the public interest in the issuance of a substitute certificate based on the provisions of the law in which the waiver is done by the head of the land office based on the application of the interested party by attaching the terms. The requirements and mechanisms for issuing a replacement certificate, the fields of land are gathered into evidence of land ownership or possession, either written evidence or unwritten evidence of a description of the witnesses and/or the relevant information appointed by the land rights holders or their proxies to the other Party concerned to the Land Registration Committee and the issuance of a replacement certificate because the burn is based. It is expected that BPN, the creditor (Bank), and the debtor (landlord) responsible for the reduction of land area in the issuance of substitute certificates can fulfill their respective obligations. It is hoped that the issuance of waiver of land rights, the Government, especially the land office of Banda Aceh, increased its outreach activities to the community. Keywords: responsibilities, surrogate certificates, original certificates, creditors.