ABSTRAK Safira Inayatillah, 2020 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 533 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebogai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Tindakan di dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana, akan tetapi kejahatan masih terus mewarnai kehidupan manusia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana pencoblosan yang dilakukan melebihi dari batas ketentuan, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencoblosan yang dilakukan lebih dari batas ketentuan. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari hasil teori, buku serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan data primer yang didapatkan dari lapangan dengan proses mewawancarai secara langsung responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor terjadinya tindak pidana pencoblosan yang dilakukan melebihi dari batas ketentuan yaitu terdapat faktor kesengajaan, faktor kelalaian, faktor ekonomi masyarakat, faktor pemalsuan dokumen. Upaya untuk menanggulanginya yaitu upaya preventif ( pencegahan ) adalah mengintruksikan kepada seluruh pengawas pemilu melakukan suatu pengawasan yang aktif dan juga memberikan himbauan tentang ketentuan pidana pemilu kepada pemilih, upaya Represif ( tindakan ) yang dilakukan pada saat terjadinya suatu tindak pidana pemilu ini yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang demokrasi yang baik. Kepada pihak legislatif dan eksekutif agar dapat memberikan pemahaman tentang politik dan juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak adanya pencoblosan yang melebihi batas ketentuan dalam pemilu, tidak ada unsur paksaan dan juga masyarakat dapat memilih dengan sebaik-baiknya. Kepada Panwaslih juga agar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan sebaik-baiknya, meningkatkan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran pada masyarakat dan bagi anggota panwaslih diutamakan yang mengerti hukum tentang pemilu.