Penelitian ini bertujuan untuk menlihat seberapa besar pengaruh antara tingkat upah minimum regional terhadap jumlah kebutuhan hidup minimum di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di duga bahwa variabel tingkat upah minimum regional ini sangat mempengaruhi jumlah kebutuhan hidup minimum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di mana ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada masalah pengaruh tingkat upah minimum regional terhadap jumlah kebutuban hidup minimum. Untuk menlibat ada tidaknya pengaruh tersebut digunakan suatu model atau peralatan analisis yaitu regresi linear sederhana (simple liner regression), dengan menggunakan bantuan program SPSS (The Stastical Product Services and Solution),Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% di dalam tingkat upah minimum regional menyebabkan naiknya jumlah kebutuhan hidup minimum sebesar Rp 0.897 per bulan setiap tahunnya.Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,942 menunjukkan bahwa variasi naik turunnya jumlah kebutuhan hidup minimum di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 94,2 persen dapat dijelaskan oleh perubahan- perubahan yang terjadi dalam faktor penetapan tingkat upah minimum regional, sedangkan selebihnya sebesar 5.8 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Selanjutnya perhitungan terhadap Koefisien korelasi (R), menunjukkan ada hubungan yang erat sebesar 97,1 persen antara tingkat upah minimum regional dengan jumlah kebutuhan hidup minimum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Tingkat upah minimum regional mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap jumlah kebutuhan hidup minimum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di mana dengan adanya kenaikan di dalam tingkat upah minimum membuat pihak pengusaha untuk mempertahankan tingkat keuntungan dan kelangsungan jalannya usaha maka diambillah kebijakan untuk menaikkan harga dari barang-barang yang diproduksi sehingga jumlah kebutuhan hidup minimum dari para pekerja pun meningkat dan ini hanya berlalu untuk jangka waktu sementara karena dalam jangka panjang akan terjadi interaksi kembali diantaranya. Dengan demikian jumlah kebutuhan hidup minimum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan fungsi dari tingkat upah minimum regional. Sehubungan dengan ini diharapkan bahwa dalam penetapan upah minimum harus adannya kerja sama tripatri (antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja) dalam memutuskan upah minimum regional untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Pemerintah juga perlu mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang menaikkan harga produknya sebagai akibat dari naiknya tingkat upah pekerja atau buruh melalui pengawasan yang ketat dan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum yang ditetapkan