Penerapan otonomi daerah sebagai bentuk kebijakan bidang pemerintahan diharapkan mampu memecahkan krisis keuangan pernerintah pusat. Sebelum era otonomi daerah diberlakukan., sumber daya keuangan pemerintahan daerah tergantung pada kemampuan keuangan pusat yang dialokasikan dalam bentuk tunjangan dan bantuan-bantuan keuangan unluk daerab guna membiayai pengembangan dan jabatan dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerab bertanggung jawab dan luas diarahk:an untuk mernberi penyisihan dana untuk pemerintahan daerah guna mengembangkan dan mengatur daerah mereka sendiri. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintahan daerah barus lebib bebas dalam mengelola keuangan mereka sendiri dan lebih efisien lagi di dalam mengatur sumber daya keuangan mereka sendiri. Studi empiris ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti dari perbedaan yang significant dalam pencapaian kemampuan keuangan pemerintah daerah setelah otonomi diberlakukan/diterapkan. Menggunakan sample penelitian pada pemerintal daerah di dalam Pemerintahan Aceh dan metode statistic untuk sample yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Hasil-hasil secara umum menunjukkan keberadaan perbedan-perbedaan penting daJam pencapaian kemampuan keuangan sebelum dan setelah otonomi. Kemampuan keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, Keserasian Belanja Rutin, Keserasian belanja pembangunan dan Pertumbuhan pendapatan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kata Kunci: Otonomi, Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Mobilisasi Daerah