Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Pasca Tsunami dalam penyediaan fasilitas publik di Kota Banda Aceh.Untuk memperoleh data tersebut dilaksanakan dengan dua macam penelitian, yaitu penelitian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan sejumlah data primer langsung dari lapangan (lokasi penelitian). dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelayanan pemerintah daerah pasca tsunami dalam penyediaan fasilitas publik khususnya mengenai pelayanan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terkena tsunami adalah relatif respon dengan nilai rata-rata sebesar 2,655. Pelayanan pemerintah daerah menyediakan fasilitas air bersih. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan, birokrasi dan kerusakan-kerusakan yang terjadi pasca tsunami pelayan yang diberikan pemerintah daerah relatif kurang cepat atau lamban. Pelayanan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pasca tsunami tidak mengundur-undurkan waktu ternyata benar bahwa pemerintah relatif tidak mengundurkan waktu dalam memberikan pelayanan bantuan kepada masyarakat yang terkena tsunami. Pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dilakukan dengan cepat ternyata dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 1.80 yang artinya pemerintah relatif lambat dalam menyediakan pelayanan publik pasca tsunami. Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah tidak pandang status sosial dari hasil penelitian diperoleh nilai-rata-rata dari jawaban responden sebesar 1,844 yang artinya pemerintah juga masih melihat status sosial dalam memberikan pelayanan publik pasca tsunami. Pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik khususnya dalam pembuatan KTP secara gratis ternyata pelayanan yang disediakan oleh pemerintah relatif bagus, dimana nilai rata-rata dari jawaban responden diperoleh sebesar 2,722. Pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pengurusan surat-surat seperti surat tanah dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,456 yang artinya pemerintah relatif masih kurang bagus dalam menyelesaikan surat tanah masyarakat pasca tsunami. Diharapkan kepada pemerintah daerah supaya dapat memperbaiki kinerja dalam penyediaan fasilitas publik yang sangat diperlukan oleh masyarakat pasca tsunami. Kemudian juga diharapkan agar pemerintah serius dalam memberikan pelayanan fasilitas publik terutama sekali pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat pasca korban tsunami saat ini seperti dalam penyedian surat tanah dan juga perbaikan sanitasi atau air bersih dan lain-lain