Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hutan oleh petani Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk melihat dampak pemanfaatan hutan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Dengan membuat perbandingan tentang kondisi hutan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser clari tahun 1998 sampai tahun 2007 dilakukan moratoriun (penghentian sementara) penebangan hutan. Setelah data sekunder yang bersifat kualitatif telah terkumpul dari berbagai sumber akan dianalisis kemudian atas data tersebut dalam bentuk uraian Hasif penelitian menunjukkan dampak dari pengelolaan hutan berupa pemberian izin oleh Pemerintah telah melewati batas izin yang diberikan pemerintah. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan luas 2.025.000 hektar dengan surat Keputusan menteri kehutanan No. 190/Kpts-II/2001, tentang pengesahan batas kawasan ekosistem leuser. Yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Taman Nasional Gunung Leuser) Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 276/Kpts-VI/1997 luas 1.094.692 hektar Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berupa HGU, HPH, dan IPK serta transmigrasi, oleh Yayasan Leuser Internasional (YLI) dinilai telah menyebabkan kawasan ini makin rusak terdegradasi. Dampak langsung dari aktivitas eksploitasi hutan untuk perkebunan ini yang di lakukan oleh perusahaan pemegang HGU ini berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan perubahan iklim. Namun dampak yang dirasakan oleh sebahagian masyarakat di kawasan perkebunan milik perusahaan pemegang HGU secara langsung berupa pembangunan jalan di sekitar proyek tersebut, pemberian bantuan langsung terhadap warga sekitar proyek, penyediaan lapangan kerja dan bantuan sosial terhadap warga kurang mampu di sekitar lokasi proyek dan manfaat secara tidak langsung seperti pembayaran pajak yang oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah yang kemudian oleh pemerintah memanfaatkan dana tersebut ke daerah berupa pembangunan fisik dan non fisik. Kemudian bagi usaha pertanian di kawasan proyek perkebunan perusahaan pemegang HGV berupa pola kemitraan seperti Pola Inti Rakyat, Perusahaan Pengelola, Perusahaan Penghela, dan Pola Perorangan. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan adalah hendaknya melakukan riset terlebih dahulu untuk memberikan izin kepada perusahaan- perusahaan yang ingin mengelola hutan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan Kawasan Ekosistem Laser (KEL), karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi daerah yang dapat menimbulkan bencana banjir dan kekeringan.