KEWENANGAN PEMERITAH ACEH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH Oleh Hendri Ariandi * Ilyas** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan merupakan urusan pertanahan yang kewenangan nya berada pada pemerintah. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 urusan pertanahan Pemerintah Aceh telah diberi kewenangan, yakni pada Pasal 213 dan 214, bahwa kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku. pemerintah Aceh juga berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma,standar, dan prosedur yang berlaku. Namun di lain sisi berbagai peraturan bidang pertanahan skala nasional masih berlaku di aceh seperti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan Pendaftaran Tanah yang secara prosedural masih menjadi acuan dalam pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan dan juga dipandang dapat mengakibatkan realisasi kewenangan pemerintah aceh bidang pertanahan menjadi terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan yang dimiliki pemerintah Aceh dalam Pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dan apa yang menjadi Alasan Hukum di berikannya kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk memberikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan tertulis. Sementara Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan dengan Pendekatan penelitian Perundang-undangan dan Pendekatan Historis yang Selanjutnya data di analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil penelitian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh belum dapat dilaksanakan akibat belum adanya peraturan pelaksana dan berbagai aturan yang ada dan masih berada pemeritah pusat dan Alasan hukum Hanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diberikan merupakan konsekuensi secara hukum dan politis atas tuntutan masyarakat aceh kepada Pemerintah Pusat sebagai jalan damai dari konflik yang berkepanjangan kemudian juga bahwa kewenangan pemberian izin Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan secara hukum mempunyai lanadasan konstitusional sesuai amanat Pasal 18 UUD 1945. Disarankan agar Pemerintah segera memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah aceh terkait dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dilaksanakan di Aceh sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 213 dan 214 dan Bahwa dalam pemberian suatu kewenangan kepada Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan sinkronisasi berbagai aturan yang terkait. Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Aceh, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan THE ACEH GOVERNMENT’S AUTHORITY IN REGULATING THE BUSINESS RIGHT AND THE BUILDING RIGHT AFTER THE LAW NUMBER 11 OF 2006 CONCERNING THE ACEH GOVERNMENT SYSTEM Hendri Ariandi Ilyas Muhammad Saleh ABSTRACT The business right and the building right are a matter of land under the authority of central government. Since the Law No. 11 of 2006 concerning the Aceh government system is implemented, the central government granted the Aceh government with the authority to manage the land affairs independently. As mentioned in Articles 213 and 214, the Aceh government and/or district/city government have the authority to administer the business right and the building right in accordance with applicable norms, standards, and procedures. The Aceh government is also authorized to execute the business right and the building right for domestic and foreign investment properly. On the other hand, various regulations on the national scale land sector still apply in Aceh such as Government Regulation No. 24 concerning land registration and regulation of the Head of the National Defense Agency No. 2 of 2013 concerning the devolution of land registration authority which is procedurally still a reference in the exercise of authority in the land sector. However, it is seen as a result of the realization of Aceh government authority of land is slow realized. This Research aims to review the authorit owned by the Aceh Goverment In granting the business right and building right and what is the legal reason given authority the business right and the building right. The Research using normative juridical legal methods which is contducted by examining written laws and regulation The Research specipication are analytical descriptive with yhe statutory and historical approach to which analyzed qualitatively Based on the results of research on the authority owned by the Aceh Goverment it cannot be implimented due to lack of implmeneting regulations and various existing still with the Central Govermentand the legal reason in only the business right and building right granted are legal consequences for the demands of the acehnese people to the central governmet as a way of peace from prolonged conflict, then also that authority to grant business right and building right permits is possible to be delegated to the aceh government in accordancewith mandate of the 1945 constitution. However, the Aceh government is recommended to the government clarify the authority awened by the Aceh Government related to business right and building right to be carried out in aceh accordance with the provision of article 213 and 214 and should give authority to the region to pay attention to synchcronizing relevant regulation. Keywords: Authority, The Aceh Government, The Business Right, The Building Right