Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan secara berjangka (time series) pada berbagai instansi terkait seperti pada Kantor Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Tenaga Kerja serta instansi-instansi lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara pencatatan dan studi kepustakaan. Model analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda (multiple linear regression) dengan variabel bebas (independent variable) adalah upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel terikat (dependent variable) adalah kesempatan kerja. Dari hasil pengolahan data. maka diketahui konstanta (α) yaitu 1114972. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 1.114.972 jiwa, pada saat upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi dianggap konstan. Koefisien regresi upah minimum provinsi (β1) adalah -,063. Artinya apabila terjadi kenaikan tingkat upah minimum provinsi sebesar 1 persen maka akan menurunkan kesempatan kerja sebanyak -,063 persen. Koefisien regresi pertumbuban ekonomi (β2) adalah 095. Artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi I persen maka akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar ,095 persen. Koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0.753. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesempatan kerja mempunyai hubungan yang kuat (signifikan) terhadap upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 75,3 persen. Sedangkan sisanya adalah 24,7 persen berhubungan dengan faktor lain diluar model ini. Angka koefisien determinasi (R2) adalah 0.568, mempunyai makna bahwa 56,8 persen dari variasi kesempatan kerja bisa diterangkan oleh variabel dalam model, yaitu upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya 43,2 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model ini. Peningkatan peranan pemerintah dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja dan berbagai faktor lainnya yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja merupakan hal yang harus mendapat perhatian pemerintah.