ABSTRAK Masyarakat Nelayan Kota Sibolga mengalami post working syndrom ditandai dengan keresahan nelayan akan kondisi kemerosotan pendapatan setelah diberlakukannya peraturan menteri kelautan No 71 Tahun 2016. Kemunculan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para nelayan. Begitu pula kegiatan eksportir ikan yang dilakukan di Sibolga yang mengalami penurunan menjadi faktor kuat terjadinya inflasi ekonomi di kota Sibolga. Namun dalam persoalan Permen KP no 71 Tahun 2016 ini disetujui oleh kelompok nelayan tangkap dan nelayan rumpun namun ditolak oleh kelompok nelayan pukat. Sehingga terjadi prasangka sosial diantara nelayan tangkap-rumpun dan nelayan pukat. Dimana kelompok masyarakat nelayan tangkap dan nelayan rumpun tergabung dalam kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) menunjukkan sikap setuju atas penerapan dari peraturan ini, sementara dari kelompok nelayan pukat pada kelompok Pukat Trwals (PI) menunjukkan sikap yang terbalik dengan keberatan terhadap Permen KP No. 71 Tahun 2016 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam mengumpulkan data langsung dari lapangan dan narasumber, namun dibantu dengan data sekunder terkait data nelayan kota Sibolga. Teknik analisis data yang digunakan adalah koding kualitatif yaitu open code, axial code dan selctive code dalam mengkategorisasi data secara lebih terperinci. Dalam penelitian ini digunakan ladasan teori resiliensi sosial dari Revich and Shatte. Berdasarkan hasil penelitian tentang Resiliensi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga Pasca Belakunya Permen KP No. 71 Tahun 2016, bahwa resiliensi yang dimiliki oleh masyarakat nelayan kota Sibolga berada pada level survival ( bertahan) dimana mereka mampu mengatasi tekanan dalam kehidupan melaut mereka, walau kepuasan dalam bekerja sebagai nelayan menjadi menurun. Serta semakin memburuknya hubungan sosial antara nelayan kecil dan nelayan pukat. Kata kunci : Nelayan, Resiliensi, Adaptasi, Regulasi, Fenomenologi