ABSTRAK Badan Pemusyawaratan Gampong (BPG) Punge Blang Cut dalam menjalankan fungsi legislasinya terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari perancangan peraturan, pelaksanaan aturan, mengawasi jalannya pemerintahan gampong serta memperkuat berbagai elemen pemerintah gampong Punge Blang Cut. Pelaksanaan fungsi legislagi BPG tersebut didukung dan dihambat oleh berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Gampong dalam menjalankan fungsi legislasi di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan hambatan Badan Permusyawaratan Gampong dalam menjalankan fungsi legislasi di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan ialah teori Legislasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian ini ialah 13 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Gampong dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dilakukan dengan tiga cara sosialisasi, mengikutsertakan anggota kelembagaan gampong dalam berbagai pelatihan, seminar, mengikutsertakan dalam musyawarah baik di tingkat gampong maupun kecamatan. Ditinjau dari aspek kinerja aparatur, maka upaya yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kesadaran seluruh anggota aparatur gampong dan kelembagaan yang ada di Gampong Punge Blang Cut untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan gampong, menyusun dan menerapkan qanun-qanun gampong yang memuat berbagai fungsi dan aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat dan kelembagaan gampong. Aspek anggaran, upaya pemerintahan gampong dalam penguatan kelembagaan gampong dengan cara meningkatkan kesejahteraaan para anggota tiap kelembagaan gampong dan memanfaatkan anggaran untuk pembangunan yang pengelolaannya diserahkan kepada kelembagaan gampong. Faktor pendukung pemerintahan gampong dalam penguatan kelembagaan gampong di Gampong Punge Blang Cut antara lain ialah kuatnya kerja sama sesama anggota aparatur gampong dengan lembaga-lembaga gampong lainnya, adanya rasa saling kepercayaan antara sesama elemen gampong baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga gampong yang ada, ketersediaan berbagai sarana dan prasarana, lokasi gampong yang berdekatan pusat pemerintahan kecamatan dan pusat Kota Banda Aceh. Sedangkan faktor penghambat berupa masih terdapat kurangnya kerja sama di kalangan anggota kelembagaan gampong, adanya ketidaksepahaman antara anggota kelembagaan serta rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para anggota aparatur gampong itu sendiri. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Badan Permusyawaratan Gampong, Punge Blang Cut ABSTRACT The Punge Blang Cut Gampong Consultative Body (BPG) in carrying out its legacy functions can be seen in various aspects, ranging from drafting regulations, implementing regulations, overseeing the running of gampong government and strengthening various elements of the Punge Blang Cut gampong government. The implementation of the legislative function of the BPG is supported and hampered by various factors both internally and externally. Therefore the purpose of this research is to find out the Gampong Consultative Body in carrying out the legislative function in Punge Blang Cut Village, Jaya Baru District, Banda Aceh City and the obstacles of the Gampong Consultative Body in carrying out the legislative function in the Punge Blang Cut Village, Jaya Baru District, Banda Aceh City. The theory used is the theory of legislation. This research method uses a qualitative approach with the type of research is descriptive. The informants of this study were 13 people. Data collection techniques are done by interview, documentation and observation. Based on the results of the study it can be seen that the Village Consultative Body in Performing Legislative Functions in Punge Blang Cut Village, Jaya Baru District, Banda Aceh City is carried out in three ways of socialization, involving members of the village institution in various training, seminars, and taking part in deliberations at both village and district levels. Judging from the aspect of apparatus performance, the efforts made are to increase awareness of all members of the village apparatus and institutions in Punge Blang Cut Village to work together in solving various village problems, compiling and implementing village qanuns containing various functions and rules must be obeyed by every community and village institution. Budgetary aspects, the efforts of gampong government in strengthening gampong institutions by increasing the welfare of the members of each gampong institution and utilizing the budget for development whose management is left to the gampong institutions. The supporting factors of village governance in strengthening village institutions in Punge Blang Cut Village include the strength of cooperation between members of the village apparatus and other village institutions, the existence of mutual trust between fellow village elements both from the government and existing village institutions, availability various facilities and infrastructures, the location of the village near the sub-district government center and the center of Banda Aceh City. While the inhibiting factor is the lack of cooperation among members of the village institution, the disagreement between institutional members and the low level of Human Resources (HR) of the members of the village apparatus themselves. Keywords: Legislative Function, Gampong Consultative Body, Punge Blang Cut