Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting bagi demokrasi yang ideal dalam sebuah negara. Setiap warga negara memiliki hak yang penuh untuk melakukan partisipasi politik, masyarakat yang berpartisipasi politik terdiri dari berbagai tingkatan status ekonomi, kelompok pergaulan dan etnis, termasuk didalamnya etnis-etnis pribumi dan non-pribumi. Etnis tionghoa sebagai etnis minoritas di Banda Aceh seharusoya ikut serta dalam memberikan pertisipasi politik:nya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui pemilihan kepala daerah 2006. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik etnis tionghoa dalam pemilihan kepala daerah 2006 dan untuk mengetahui hambatan yang di hadapi etnis tionghoa dalam memberikan partisipasi politiknya.Cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang- undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data primer yang dilakukan engan mewawancarai informan dan kuesiooer/angket untuk responden Hasil partisipasi etnis tionghoa dalam pemilihan kepala daerah 2006 maka didapat kesimpulan partisipasi etnis tionghoa yang aktif dalam pemilihan kepaJa daerah 11 desember 2006 setelah dipersentasekan menjadi 58% dan lebihnya 42% etnis tionghoa tidak mengikuti pemilihan kepala daerah dengan berbagai aJasan dimulai dari tidak terdaftar dan tidak ada di tempat, alasan tersebat bisa di akibatkan karena pada 2006 merupakan tahun paska bencana Gempa dan Tsunami 2004 dimana Aceh pada masa itu masih membenahi diri hambatan etnis tionghoa dalam memberikan partisipasi politiknya didapat dua hasil yang tidak jauh beda yaitu hambatan pertama kesadaran politik yang menyangkut minat dan perhatian tcrhadap politik 42% dan kurang percaya tehadap pemerintah 28%.Disarankan kepada etnis tionghoa untuk bisa lebih terbuka dalam setiap aspirasinya, dan keikutsertaan dalam segala bentuk pertisipasi politik sehingga tidak hanya aktif dalam pemilihan kepala daerah namun juga dalam dalam keanggotaan partai dan aktif daJam pencalonan diri dalam pemilihan, dengan membuang ketertutupannya terhadap setiap proses politik yang ada.