ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 3 di jelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparansi serta bertanggungjawab. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengembangkan suatu Aplikasi Manajemen Barang Milik Daerah. Dalam kenyataanya Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya masih memilik permasalahan, yaitu terkait sistem aplikasi yang belum terintegrasi dan kurangnya kompetensi sumberdaya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dan hambatan dalam implementasi sistem tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori egovernment dan implementasi kebijakan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya belum berfungsi dengan efektif, hal ini dikarenakan ketidak sempurnaan sistem atau aplikasi dalam mengelola barang milik daerah, selain itu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya masih bersifat local database sehingga pengelolaan barang milik daerah tidak efisien, Adapun hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah adalah kurangnya sumber daya manusia, konektivitas, koordinasi dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan. Disarankan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya harus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait evaluasi aplikasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya harus melakukan bimbingan teknologi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya. Kata Kunci : Implementasi dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ABSTRACT Based on Government Regulation No. 12/2019 on Regional Financial Management, article 3 is explained that the regional finances are managed in an orderly manner, comply with the laws and regulations, effective, efficient, economical, transparency and Responsible. To facilitate the local government in managing local property, the Financial Supervision and Development Agency developed a Regional Property Management Application. In fact, the Regional Property Management Information System at Nagan Raya District Financial and Asset Management Agency still has problems, namely related to the application system that has not been integrated and the lack of competence of human resources. This research aims to find out and explain the Implementation of Regional Property Management Information System and obstacles in the implementation of the system. The method in this study is qualitative with a descriptive approach. This research uses e-government theory and policy implementation. This research data is obtained from research results in the field and literature. The results of this study show that the Implementation of Regional Property Management Information System in the Financial and Asset Management Agency of Nagan Raya Regency has not functioned effectively, this is due to the imperfection of the system or application in managing regional property, in addition to the application of Information System of Regional Property Management in the Financial Management Agency and Assets of Nagan Raya Regency is still a local database so that the management of regional property is inefficient , The obstacles in the Implementation of Regional Property Management Information System are lack of human resources, connectivity, coordination and timeliness in the submission of reports. It is recommended that the Financial and Asset Management Agency of Nagan Raya Regency should coordinate with the Financial Supervision and Development Board regarding the evaluation of applications, the Financial And Asset Management Agency of Nagan Raya Regency should conduct technology guidance to improve resource competency. Keywords : Implementation and Information System management of regional property