KEWAJIBAN NEGARA MENYEDIAKAN PENASIHAT HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA PELAKU PEMERKOSAAN (Studi Wilayah Hukum di Mahkamah Syar’iyah Aceh) Zakki Fikri Khairuna* Rizanizarli** Muhammad Saleh*** ABSTRAK Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga Tersangka atau Terdakwa, di mana keadilan akan tercapai apabila adanya kesamaan hak di depan hukum, tidak memihak pada satu pihak, dan tidak merugikan orang lain, selanjutnya banyak aturan yang mengatur kewajiban memberi penasihat hukum, seperti dalam Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, Pasal 62 Ayat (1), Qanun Acara Jinayat No. 7 Tahun 2013, yang intinya menyatakan seseorang yang sudah terpenuhi kriteria dalam aturan tersebut memiliki penasihat hukum, wajib dari negara memberikan penasihat hukum, namun dalam praktiknya, Tersangka atau Terdakwa tidak mendapatkan penasihat hukum, padahal dalam hal pemerkosaan, Tersangka atau Terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum, tetapi ada beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi di Kutacane dan Lhokseumawe dari awal penyidikan sampai dengan persidangan, Tersangka atau Terdakwa tidak diberikan penasihat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban Negara dalam penyediaan penasihat hukum bagi Tersangka atau Terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan, kemudian pertimbangan hukum dari hakim dalam proses pemeriksaan perkara jarimah pemerkosaan yang tidak didampingi penasihat hukum, dan perlindungan hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum, yang dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP No. 8 tahun 1981, Pasal 62 Ayat (1) Qanun Acara Jinayat Aceh No. 7 tahun 2013, dan aturan-aturan lain wajib harus diberikan, kemudian penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan kajian komprehensif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewajiban negara memberikan penasihat hukum bagi Tersangka atau Terdakwa pelaku pemerkosaan, kemudian data lapangan atau empiris diperoleh dengan cara observasi dan mewawancarai responden dan informan. Kewajiban Negara terhadap penyediaan penasihat hukum bagi Tersangka atau Terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan adalah sesuatu yang harus atau wajib, di samping telah diatur di banyak aturan, pemberian penasihat hukum juga penting dikarenakan ditakutkan akan ada hak-hak dari Tersangka atau Terdakwa yang tidak diberikan, kemudian dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam proses pemeriksaan perkara jarimah pemerkosaan yang tidak didampingi penasihat hukum, hakim tidak menjadikannya pertimbangan terkait Tersangka atau Terdakwa tersebut didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum, bahkan tidak dijelaskan bahwa hakim telah menunjuk Penasihat hukum terhadap Terdakwa tersebut, yang mana hakim langsung masuk kepada pokok permasalahan yaitu dengan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti mengabaikan kewajiban negara dalam memberikan penasihat hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa di setiap tingkatan pemeriksaan, dan yang terakhir terkait perlindungan hukum, dalam aturan-aturan tersebut dalam pembahasan sudah dijelaskan kriteria atau syarat-syarat seseorang ditunjuk atasnya seorang penasihat hukum, namun dalam aturan tersebut tidak menjelaskan kemudian apa sanksi yang didapat baik dari Penyidikan, maupun sampai ke tahap persidangan bagi pejabat yang bersangkutan apabila tidak memberikan atau menunjuk penasihat hukum kepada Tersangka atau Terdakwa yang sudah memenuhi kriteria atau syarat didampingi penasihat hukum, sehingga, Terdakwa atau Tersangka tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Disarankan kepada pemerintah khususnya pemerintahan Aceh, untuk memperjelas aturan terkait pemberian penasihat hukum, apakah hanya menunjuk saja seorang penasihat hukum, atau apabila sudah terpenuhi dalam aturan diberi penasihat hukum, wajib bagi pejabat yang bersangkutan untuk memberikan penasihat hukum, dan bukan hanya sekedar menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka atau Terdakwa, kemudian disarankan kepada pejabat yang bersangkutan yang dalam hal ini hakim untuk menjelaskan dalam putusannya Terdakwa telah ditunjuk penasihat hukum atau tidak, dan disarankan juga kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan terkait sanksi, baik terhada Berita Acara Pemeriksaan, maupun pejabat yang bersangkutan apabila tidak memberikan penasihat hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa yang telah memenuhi kriteria untuk diberikan penasihat hukum. Kata Kunci: Penasihat Hukum; Jarimah Pemerkosaan; Tersangka; Terdakwa STATE OBLIGATION TO PROVIDE LEGAL ADVISORS FOR SUSPECTS OR DEFENDANTS OF RAPE CASES (Study of Legal Areas at Syariah Court of Aceh) Zakki Fikri Khairuna* Rizanizarli** Muhammad Saleh*** ABSTRACT Legal aid is an important instrument in the criminal justice system since it is a part of the protection of human rights, especially the right to freedom and the right to personal liberty. Justice will be achieved if there is equal rights before the law, acts of not taking sides on one side, and not harmful to others. Furthermore, there are many rules governing the obligation to provide legal advisors, as in Article 56 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code No. 8 of 1981, Article 62 Paragraph (1) of Islamic Criminal Law No. 7 of 2013, which basically states that the nation should provide a legal advisor to a person who has met the criteria in the regulation. However, in practice the suspect or defendant does not get a legal advisor even though in the case of rape the suspect or defendant must be accompanied by a legal advisor. Nevertheless, there were several cases of rape that took place in Kutacane and Lhokseumawe which suspect or defendant did not get a legal advisor from the start of the investigation to the trial. This study aimed to explain the State Obligation to provide legal advisors for suspects or defendants who are perpetrators of rape cases, legal considerations of judges in the process of examining cases of rape who are not accompanied by legal advisors, and legal protection for suspects or defendants who are not accompanied by legal advisors, which in Article 56 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code No. 8 of 1981, Article 62 Paragraph (1) of Islamic Criminal Law No. 7 of 2013, and other rules it is stated that legal advisors should be given. This research is empirical normative research, with comprehensive studies,namely by reviewing legislation, books, journals and other scientific papers related to the obligation of the state to provide legal counsel for suspected oraccused perpetrators of rape, then field or empirical data obtained by observing and interviewing respondents and informants. The State Obligation to provide legal advisors for suspects or defendants who perpetrate rape is something that must be obligatory. In addition to being regulated in many regulations, the provision of legal advisors is also important in order to prevent that some rights of the suspects or defendants will not be granted. Afterwards, in the case of a judge's legal consideration in the process of examining a rape case without a legal advisor, the judge does not make it a consideration in relation to the suspect or defendant being accompanied or not accompanied by a legal advisor, and it is not even explained that the judge has appointed a legal advisor to the accused. In fact, the judge just goes on the main problem, namely by directly considering the elements of rape committed by the defendant. It is like neglecting the state obligation to provide a legal advisor to the suspect or defendant at each level of examination. Lastly, it is related to the legal protection. In the aforementioned rules in the discussion, the criteria or conditions for a person to be appointed as a legal adviser have been explained, but the regulation does not explain what sanctions will be obtained from either the investigation or up to the trial stage for the official concerned if they don’t provide or appoint legal advisors to the suspects or defendants who has met the criteria or requirements to be accompanied by a legal advisor. As the result, the suspect or defendant does not get maximum legal protection. It is recommended to the government, especially the Aceh government, to clarify the rules regarding the granting of legal counsel, whether only appointing a legal counsel, or if it has been fulfilled in the rules given legal counsel, it is mandatory for the relevant officer to provide legal counsel, and not just to appoint a legal counsel for the Suspect or Defendant, then it is recommended to the relevant official in this case the judge to explain in his ruling the Defendant has been appointed legal counsel or not, and it is also advisable to the government to issue rules regarding sanctions, whether limited to news of the Examination Event, or the official concerned if it does not provide legal counsel to the Suspect or Defendant who has met the criteria for legal counsel Keywords: Legal Advisors; Rape Crime; Suspects; Defendants * Student ** Chairman of Supervising Commitee *** Assistant Chairman of Supervising Commitee