ABSTRAK HADI LUTHFY DHAHIRA, POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH 2014 SELATAN (Studi Kasus Pemberian Izin Usaha Pertambangan KurunWaktu 2008- 2013) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 79), pp., bibl., tabl., app. (Zainal Abidin, SH., M. Si dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Aceh Selatan adalah kabupaten dengan sumber daya pertambangan mineral berupa emas, bijih besi, felspar, marmer, mangan, batu gamping, dan batu granit. Dalam kurun waktu tahun 2008-2013 ada 17 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan bupati. Tiga pemberian IUP tidak disertai izin prinsip gubernur, sebagian besar pemegang IUP tidak melaksanakan tahapan penambangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pemberian IUP oleh bupati Aceh Selatan, mencari bentuk kepentingan ekonomi dan politik dalam pemberian IUP, dan mengetahui dampak pemberian IUP terhadap masyarakat lingkar IUP. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi serta mewawancarai informan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan pemberian IUP di Aceh Selatan kurun waktu 2008-2013 tidak sesuai dengan mekanisme, tanpa izin prinsip gubernur, minus telaah teknis dan tidak disertai evaluasi bertahap. Pemberian IUP berkorelasi positif dengan kepentingan ekonomi politik pemerintah Aceh melalui MoU golden share yang belum memiliki dasar hukum, serta kepentingan ekonomi perusahaan yang melakukan perdagangan IUP dengan kamuflase perubahan pemilik modal dan pemegang saham. Dampak positif pemberian IUP terhadap masyarakat lingkar IUP adalah meningkatnya penghasilan masyarakat lokasi pertambangan. Dampak negatif pemberian IUP terhadap masyarakat lingkar IUP adalah lahirnya kecemburuan sosial karena kesenjangan penghasilan antara masyarakat di lokasi pertambangan dengan masyarakat luar lokasi pertambangan yang sama-sama terjangkau resiko pertambangan. Hal tersebut disebabkan oleh defenisi masyarakat lingkar IUP belum komprehensif. Negatif-nya politik pertambangan di Aceh Selatan kurun waktu 2008-2013 disebabkan oleh impolicy dan dugaan prilaku rente dalam pemberian IUP. Kata kunci: Pemberian IUP, Izin Prinsip Gubernur, MoU Golden Share, Masyarakat Lingkar IUP.