Suatu negara dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, namun dalam kegiatannya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pejabat diplomatik. Pelanggaran kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab negara yang pengaturannya diatur dalam ARSIWA, namun tidak diketahui jelas tentang tanggung jawab negara tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab negara penerima (receiving state) dan juga negara pengirim (sending state) dalam permasalahan diplomatik diantara kedua negara serta hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan diplomatik. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap perjanjian internasional, buku, jurnal, dan makalah. Penelitian virtual dilaksanakan untuk memperoleh data penunjang yang diperoleh melalui mekanisme pengumpulan dunia maya yang bersumber dari sistem informasi dan teknologi internet. Hasil penulisan menunjukkan bahwa tanggung jawab negara penerima dalam melindungi yurisdiksinya dari segala ancaman asing ialah dengan mengontrol secara penuh kebijakannya melindungi masyarakatnya dari ancaman pihak asing di negaranya, disisi lain negara pengirim sebagai pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tersebut dibebankan untuk dapat bertanggung jawab kepada negara penerima sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 28 ARSIWA atas kekebalan diplomatik yang diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Putusnya hubungan diplomatik memberi hambatan kepada kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan diplomatik ini, upaya reparasi (perbaikan) atau ganti rugi dibebankan kepada negara pengirim yang melakukan tindakan ini sebagai salah satu alternatif. Disarankan apabila kekebalan diplomatik berdampak buruk bagi hubungan diplomatik, maka sebaiknya kekebalan tersebut ditiadakan, menjalin dan membina kembali hubungan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, hendaknya negara pengirim bertanggung jawab untuk menghukum pejabat yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.