PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) ABSTRAK Baihaqi Sanusi Darmawan*** Dalam praktek usaha bisnis di Kota Banda Aceh, banyak ditemukan pelaku usaha yang menerapkan perjanjian baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satunya ialah perjanjian parkir. Penerapan perjanjian baku ini dapat ditemukan pada tiket-tiket parkir yang berbunyi “kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan atau barang di atas kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik”. Isi perjanjian parkir tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang melanggar ketentuan pencantuman perjanjian baku, yang memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha parkir. Meskipun telah banyak yurisprudensi MahkamahAgung yang menyatakan bahwa perjanjian baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha parkir kepada konsumen parkir merupakan perjanjian yang bercacat hukum, namun faktanya di Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan pelaku usaha parkir yang menetapkan perjanjian baku yang bertentangan dengan UUPK dan KUH Perdata. Besarnya jumlah kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Banda Aceh membuat permasalahan perparkiran ini menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Kedudukan antara pengguna jasa parkir selaku konsumen dan pelaku usaha parkir tidak seimbang, karena dalam hal ini konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Padahal, dengan diundangkannya UUPK diharapkan dapat menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian parkir kendaraan bermotor, bentuk pemulihan hukum yang dapat dilakukan konsumen parkir terkait penggunaan klausula baku pengalihan jasa tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang dan peran lembaga perlindungan konsumen dan pihak terkait terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab pelaku usaha parkir kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam menganalisis permasalahan yang ada dan menganalisis hukum sebagai gejala masyarakat atau perilaku yang berpola dan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menekan bahwa dalam hal terjadi kehilangan kendaraan, bentuk pertanggungjawabannya ada yang berupa ganti rugi maksimal hanya 70 (tujuh puluh) persen dari total kerugian, ada yang bersedia mengganti kerugian sekedarnya tetapi bersifat sementara, bahkan ada pula yang sama sekali menolak untuk bertanggungjawab memberikan ganti kerugian. Konstruksi hukum yang tepat dalam perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang berdasarkan analisis menggunakan ketentuan Pasal 1694, 1697, 1706, 1712, 1719, dan 1720 KUHPerdata. Oleh karena itu, bentuk pemulihan hukum yang dapat dilakukan konsumen parkir terkait penggunaan klausula baku pengalihan tanggung jawab pelaku adalah dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Peran pengawasan lembaga perlindungan konsumen dan pihak terkait terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab pelaku usaha parkir kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, YaPKA tidak dapat secara langsung memanggil pelaku usaha untuk mengawasi, menyeleksi dan me-review klausula baku yang akan diterapkan dalam pengelolaan parkir, apalagi sampai mengambil tindakan terhadap pengelola parkir. YaPKA hanya bekerja pada domain penanganan pengaduan, yaitu setelah menerima pengaduan pihaknya segera meneliti kebenaran peristiwa yang diadukan dan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang diajukan. Disarankan kepada setiap pengelola parkir di Kota Banda Aceh untuk mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam UUPK dan Pasal Perundang- undangan terkait agar tercapainya pelaksanaan tanggung jawab secara maksimal, disarankan kepada pengguna jasa yang kehilangan kendaraan di tempat parkir untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya secara baik melalui mediasi dengan melibatkan YaPKA sebagai mediator dan disarankan kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh untuk proaktif melakukan dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak-hak pengguna jasa parkir. Kepada YaPKA supaya melakukan sosialisasi secara intensif berkaitan dengan pencantuman klausula baku. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perjanjian, Perlindungan Konsumen. CONSUMER PROTECTION TOWARDS STANDARD CLAUSES ON THE TRANSFER OF BUSINESS ACTOR’S RESPONSIBILITY IN MOTOR VEHICLE PARKING AGREEMENT (The study in the City of Banda Aceh) ABSTRACT Baihaqi Sanusi Darmawan*** In the practice of business ventures in the city of Banda Aceh, it is found that many business actors implemented standard agreements that contradict with the provisions of Article 18 paragraph (1) Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). One of them is the parking agreement. The implementation of this standard agreement can be found on parking tickets that states “loss or damage towards vehicles, completeness of vehicles and / or goods on the vehicle are the responsibility of the owner”. The contents of the parking agreement are contrary to Article 18 paragraph (1) letter a of UUPK which violates the provisions of the inclusion of a standard agreement, which contains the transfer of responsibility of the parking business actor. Even though there have been many jurisprudence of Supreme Court that states that standard agreements containing the transfer of responsibility of parking business actors to parking consumers are the agreement that has legal defects, but in fact in the City of Banda Aceh, there are still many business actors of parking who set the standard agreements that contradict UUPK and the Civil Code. The large number of loss of motor vehicle that occurred in the city of Banda Aceh makes this parking problem becomes an important part to be concerned. The position between parking service users as consumers and parking business actors is not balanced, because in this case consumers are the aggrieved parties.In fact, the enactment of the Law on Consumer Protection (UUPK) is expected to be able to balance the position between consumers and business actors. This study aims to explain the forms of responsibility of business actors in motor vehicle parking agreement, the form of legal remedies that can be carried out by parking consumersrelated to the use of a standard clause on the transfer of responsibility of parking business actors towards motor vehicles that are lost and the role of consumer protection agencies and related parties towards the standard clause on transfer of business actors’responsibility of motor vehicle parking area in the city of Banda Aceh. This research was carried out using normative and empirical legal research methods by conducting the approach towards the legal principles in analyzing existing problems and in analyzing law as a phenomenon of society or patterned behavior and by studying literature (library materials) or secondary data. The results of the study emphasize that in term of loss of vehicle, some forms of responsibility are in the form of maximum compensation of only 70 (seventy) percent of the total losses, some are willing to give modest compensation for the loss but temporary in characteristic, and some even refuse to be responsible for providing compensation.The appropriate legal construction in a parking agreement is a custody agreement of goods based on analysis using the provisions of Article 1694, 1697, 1706, 1712, 1719, and 1720 Civil Code (KUHPerdata). Therefore, the form of legal remedies that can be carried out by consumers of the parking area related to the use of a standard clause on the transfer of responsibility of parking business actors is bysubmitting a lawsuit against unlawful acts (Perbuatan melawan hukum/ PMH). The role of supervision of consumer protection institutions and other related parties towards the standard clause on the transfer of responsibility of motor vehicle parking business actors in the city of Banda Aceh is not running as it should.As a non-governmental consumer protection Agency, YaPKA cannot directly summon business actors to supervise, to select and to review the standard clauses that will be applied in parking management, especially to take an action against parking managers. YaPKA only works in the domain of handling the complaint, that is, after receiving the complaint, their party of YaPKA immediately examines the truth of the event that was complained by and its suitability with the evidence that was submitted. It is recommended that every parking manager in the city of Banda Aceh obey to all the provisions stipulated in UUPK and the articles of related law so that the maximal implementation of responsibility would be achieved. It is recommended that service users who lose a vehicle in a parking lot resolve the problem first properly through mediation by involving YaPKA as a mediator andit is recommended to all stakeholders in Banda Aceh City to proactively conduct and improve efforts to protect the rights of parking service users. Additionally, YaPKA should conduct socialization intensively related to the inclusion of standard clauses. Keywords: Responsibility, Business Actors, Agreement, Consumer Protection.