Peristiwa gempa bumi yang terjadi di dua Kabupaten Provinsi Aceh yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 2013 telah mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur publik di daerah tersebut. Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan adalah Gedung Kantor Pusat Pembendaharaan Negara Kota Takengon (KPPN).Perbaikan dan rehabilitasi bangunan tersebut harus segera ditangani agar dapat segera mengembalikan fungsi bangunan sabagai prasarana pelayanan pembendaharaan dan keuangan bagi masyarakat kota Takengon. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa jumlah biaya yang diperlukan dan berapa besar jumlah kebutuhan material yang dibutuhkan untuk rehabilitasi serta tingkat klasifikasi kerusakan pada gedung akibat gempa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jumlah biaya rehabilitasi konstruksi, material utama untuk rehabilitasi dan klasifikasi tingkat kerusakan Gedung KPPN Takengon. Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak melakukan uji kelayakan struktural dan geoteknikal pada bangunan, data primer yang digunakan didapat dari identifikasi kerusakan dengan melakukan survei dan pengukuran langsungdilapangan serta data sekunder yang berupa data harga material, upah dan peralatan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tengah tahun 2013. Pengolahan data untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) 2002 dan 2008. Hasil penelitian ini adalah dapat diketahui total estimasi biaya perbaikan kerusakan pada Gedung KPPN Takengon sebesar Rp 680,743,431.00. dan didapat 10 jenis material utama untuk kegiatan rehabilitasi yaitu keramik 40 x 40, gypsum Board, list kayu profil, bata merah, ruangan D 14 mm, semen PC, kayu kelas III, Tulangan Sengkang Ø 8 mm, Balok kayu kelas II dan semen SIKA. Dengan total jumlah harga untuk kebutuhan material keseluruhan sebesar Rp.272.470.511. Klasifikasi tingkat kerusakan bangunan dikategorikan kedalam tingkat kerusakan ringan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008.Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak KPPN (Kantor Pusat Pembendaharaan Negara) Takengon dalam mengambil keputusan untuk pembiayaan rehabilitasi gedung