ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada pasal 10 Ayat 1 disebutkan mengenai tugas Bagian Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) yaitu pencegahan kerusakan hutan dengan pengamanan dan perlindungan hutan khususnya hutan lindung Krueng Lambeusoe, namun terkait dengan peran BKPH dalam pencegahan kerusakan hutan lindung, masih terdapat permasalahan illegal logging di krueng lambeusoe Kabupaten Aceh Jaya. Hutan Lindung Krueng Lambeuso memiliki luas 73445,65 Ha, namun hutan lindung ini sudah mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan terdapat 10 kasus pembalakan liar dari tahun 2014 hingga 2019 dan 5 laporan tindakan illegal logging di tahun 2019. Luas hutan lindung yang mengalami kerusakan mencapai 1.138,32 Ha sehingga hanya tersisa sekitar 72307,33 Ha yang masih terjaga area tutupan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan faktor penghambat BKPH dalam mencegah laju kerusakan hutan lindung di Krueng Lambeuso, serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan BKPH dalam mencegah laju kerusakan hutan lindung di Krueng Lambeusoe Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data primer diperoleh dari wawancara informan dan data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BKPH belum dilakukan secara optimal, pembalakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan oknum disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan BKPH, selain itu kurangnya pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat tentang edukasi kehutanan juga menyebabkan terjadinya illegal logging. Hambatan-hambatan yang dihadapi BKPH berupa terbatasnya alokasi anggaran, keterbatasan fasilitas sarana prasarana, kapasitas personil, serta sumber daya masyarakat sehingga BKPH belum mampu melaksanakan peran preventifnya dengan optimal. Disarankan kepada BKPH Krueng Lambeusoe kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan upaya mengatasi hambatan melalui jalinan hubungan kerja sama dengan pemerintah, instansi penegak hukum dan lembaga non instansi seperti LSM, Akademisi dan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas personil, dan memberdayakan masyarakat dengan mengubah mindset mereka akan mata pencaharian yang melibatkan Illegal Logging serta mengoptimalkan peran BKPH dalam menekan laju kerusakan hutan lindung. Kata Kunci : Peran, Mencegah Kerusakan, Hutan Lindung ABSTRACT Based on ACEH Governor regulation Number 46 year 2018 on organizational arrangement, duties, functions and procedures of technical implementation Unit of forest management in the area of ACEH environment and forestry. Article 10 paragraph 1 mentions that the task of the Unity of forest Management (BKPH) is the prevention of forest damage by securing and protecting the forests, especially Krueng Lambeusoe protected forest. relateded to its preventing role, the problem of Illegal Logging still exists in the Lambeusoe Krueng ACEH Jaya Regency. Krueng Lambeuso protected Forest has an area of 73445.65 Ha, but it has been damaged. According to the report there are 10 cases of illegal logging from 2014 to 2019 and 5 reported action of the illegal logging in 2019. In the meantime, the forest suffered from widespread damage of around 1,138.32 Ha So that the covered area was only 72307.33 Ha left. This research aims to explain the roles and obstacle factors of BKPH in preventing the rate of damage in krueng Lambeuso protected forest, as well as explaining the efforts done to overcome the BKPH obstacles in preventing the rate of damage in Krueng Lambeusoe District Aceh Jaya protected forest. This research uses qualitative methods with a descriptive approach, the primary data was obtained by interviewing the informants and the secondary data was obtained from books, theses, documents, and statutory regulations. The results showed that the role of BKPH is not yet optimal, the illegal logging done by the community and people is caused by the lack of supervision and prevention done by BKPH, in addition to that, the lack of empowerment and education given to the community about forestry also plays an important role in illegal logging cases. It is found that, BKPH’s obstacles are limited budget allocation, infrastructure facilities, personnel capacity, and community resources, thereby hindering it from working optimally. It is recommended that the BKPH Krueng Lambeusoe District Aceh Jaya to make more efforts to overcome those obstacles by establishing government cooperation relations with law enforcement agencies and non-agency institutions such as NGOS, academics and colleges to improve Personnel capacity, empowering society in order to change their mindsets in the aim of changing the way they earn their living without involving Illegal Logging, and the last is by optimizing the role of BKPH in suppressing the rate of damage in protected forests Keywords : Role, Preventing The Damage, Protected forest