ABSTRAK Salah-satu permasalahan yang banyak disoroti dan menjadi tuntutan buruh, terutama buruh di Aceh adalah terkait upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan penetapan upah minimum yang tidak dilakukan penyesuaian terjadi di Aceh yang dilakukan oleh sekumpulan massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA). Tuntuntan kenaikan UMP oleh buruh ditanggapi pemerintah Aceh dengan menaikkan UMP Aceh dari Rp. 2,7 juta menjadi Rp. 2,9 juta. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Analisis Marxisme Terhadap Politik Buruh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi dan upaya yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Aceh dalam Menkonsolidasikan seluruh serikat buruh di Aceh untuk mempengaruhi kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2018 dan mengetahui bagaimana peran dari ABA dalam mengkonsolidasikan seluruh buruh yang ada di Aceh guna mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan cara mewawancarai informan dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran ABA dan strategi serta upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran dari ABA dalam menuntut hak-hak buruh membuahkan hasil terbentuknya dewan pengupahan dan mobilisasi gerakan buruh. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh ABA dalam melakukan perjuangan yaitu menerapkan 3 langkah yaitu konsep, lobi, dan aksi. Kesadaran pada diri buruh menjadi sumber kekuatan organisasi dalam perjuangan pemenuhan hak-hak buruh. Konsistensi dan kekompakan dalam strategi perjuangan menjadi penting dalam menuntut regulasi pengupahan yang berkeadilan bagi buruh. Kata Kunci : Marxisme, ABA, UMP. ABSTRACT One the many problems highlighted and become the demands of labour, especially Labour in ACEH is related to the minimum wage set by the government. Rejection of the unadjusted minimum wage policy is occurring in ACEH by a group of labour masses incorporated in the ACEH Labour Alliance (ABA). The lead of UMP's increase by laborers was responded by the Aceh government by raising UMP Aceh from Rp. 2.7 million to Rp. 2.9 million. This makes researchers interested to research more about Marxism analysis on Labour politics. The purpose of this study is to know the strategy and effort undertaken by the ACEH Labour Alliance in the consolidated union of all trade unions in ACEH to influence the policy of establishing the ACEH Provincial Minimum wage in 2018 and knowing how ABA's role in consolidating all workers in ACEH in order to influence government policies regarding the policy of the provincial Minimum wage. The research method used in this study is qualitative descriptive by interviewing informant and documentation data. The results showed that ABA's role and strategy as well as efforts to influence government policy. The role of ABA in demanding labour rights resulted in the establishment of the Board of wage and mobilisation of the labour movement. The strategy and effort made by ABA in the struggle is to implement 3 steps, namely concept, lobby, and action. Labour awareness becomes a source of organizational strength in the struggle to fulfill labour rights. Consistency and solidarity in the strategy of struggle is crucial in demanding wage regulations that are equitable to labour. Keywords: Marxism, ABA, UMP.