ABSTRAK - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 ayat (2) menyebutkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265,111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga timbul beberapa masalah, yaitu tingginya tingkat produksi sampah, keterbatasan air bersih dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program KKBPK serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang didapat dari catatan, literatur, laporan, artikel dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian kegiatan program KKBPK yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB menunjukan bahwa dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh yang dilakukan melalui proses penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan KIE belum berjalan dengan baik karena laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak tercapainya realisasi sasaran target. Beberapa faktor penghambatnya yaitu: rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi, rendahnya partisipasi pria dan keterbatasan sumber daya. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh lebih peduli terhadap permasalahan kependudukan sehingga ledakan penduduk dapat di antisipasi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program KKBPK, Laju Pertumbuhan Penduduk