ABSTRAK Dinamika dan perkembangan pariwisata di Indonesia memiliki pola tersendiri. Provinsi Aceh yang terkenal dengan Serambi Mekkah nya memiliki konsep pariwisata yang sesuai syariat Islam. Dengan adanya branding “The Lights of Aceh” maka dideklarasikan juga sebagai daerah destinasi wisata halal. Terbentuknya Perwal No. 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal menjadi bukti keseriusan Kota Banda Aceh dalam menerapkan wisata halal. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, masih terdapat kasus pelanggaran khalwat yang terjadi di lokasi wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi branding wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan pelanggaran khalwat, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan branding wisata halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pembuatan kebijakan mengenai wisata halal melalui tahapan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Implementasi dilakukan dengan cara sosialisasi oleh Dinas Pariwisata, Dinas Syariat Islam dan WH. Namun pada tahap evaluasi kebijakan belum dilakukan sehingga masih terdapatnya pelanggaran khalwat. Faktor pendukung yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan branding wisata halal adalah adanya image sebagai Serambi Mekkah, sosialisasi sudah berjalan dengan baik, tahapan penyusunan kebijakan hampir sepenuhnya terlaksana. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya personil dari pihak WH selaku pelaksana di lapangan, mekanisme evaluasi yang belum berjalan maksimal. Kata kunci: Implementasi, Wisata Halal, Pelaku Wisata. ABSTRACT The dynamics and development of tourism in Indonesia has its own pattern. The province of Aceh, which is famous for its Veranda of Mecca, has the concept of tourism in accordance with Islamic law. With the branding of "The Lights of Aceh", it has also been declared as a halal tourist destination. Establishment of Perwal No. 17 of 2016 concerning the Implementation of Halal Tourism is proof of the seriousness of the City of Banda Aceh in implementing halal tourism. But in the reality that happened on the ground, there are still cases of seclusion violations that occur at tourist sites. The purpose of this study was to determine the implementation of halal tourism branding carried out by the Banda Aceh City government related to seclusion violations, to determine the supporting and inhibiting factors faced by the Banda Aceh City government in implementing halal tourism branding. This study uses qualitative research methods, in this study researchers conducted interviews and documentation. The results showed that the policy making process regarding halal tourism through the stages of preparing the agenda, formulating policies, adopting policies, and implementing policies. Implementation is carried out by means of socialization by the Office of Tourism, the Office of Islamic Sharia and the WH. However, the policy evaluation stage has not yet been carried out so there are still seclusion violations. Supporting factors faced by the government in implementing halal tourism branding is the existence of an image as the Veranda of Mecca, the socialization has been going well, the stages of policy formulation are almost fully implemented. While the inhibiting factors are budget constraints, lack of personnel from the WH as the executor in the field, evaluation mechanisms that have not been running optimally. Keywords: Implementation, Halal Tourism, Tour operator.