PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016) Ardian* M. Gaussyah** Dahlan*** ABSTRAK Pada dasarnya peninjauan kembali dapat dijadikan sebagai penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra ordinary measures) dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang tergolong tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Perkembangan sistem peradilan di Indonesia, menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah menafsirkan dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa JPU tidak diperbolehkan melakukan Peninjauan Kembali. Putusan MK tersebut mengenyampingkan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewenangan JPU mengajukan peninjauan kembali khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mewakili negara dan masyarakat sebagai korban. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan penuntut umum mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kasus tindak pidana korupsi, danUntuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 terhadap pidana uang pengganti yang tidak tercapai dalam kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya Tindak pidana Korupsi. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Nomor 33/PUU- XIV/2016, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposiun mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dipandang sebagai tindakan hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Tindakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut lebih mendengar gejolak dalam masyarakat dari pada mengikuti bunyi undang-undang. Filsafat atau aliran yang legalistik positivisme dipinggirkan dan digantikan oleh realisme hukum, selain itu Akibat hukum terhadap pidana uang pengganti yang tidak tercapai dapat melakukan trombosan dengan menggunakan metode Pembebanan tanggung-renteng dan Pembebanan secara proporsional. Disarankan agar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus memberikan pengaturan yang tegas dan jelas tentang kewenangan penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan harus melakukan perbaikan peraturan hukum (undang-undang) yang mengatur secara terperinci mengenai prosedur pembayaran uang pengganti yang jelas dan terperinci serta adanya peraturan perundang-undangan yang jelas. Kata Kunci : Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi THE APPLICATION FOR JUDICIAL REVIEW BY PUBLIC PROSECUTOR IN THE CASES OF CRIMINAL ACT OF CORRUPTION (Study of Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIV/2016) Ardian* M. Gaussyah** Dahlan*** ABSTRACT Basically, the judicial review can be used as an extraordinary countermeasure (extraordinary enforcement) and extraordinary actions (extraordinary measures) in the settlement of cases of corruption which are classified as extraordinary crimes. The development of the justice system in Indonesia shows that the Constitutional Court (hereinafter referred to as MK) has interpreted in Decision No. 33 / PUU-XIV / 2016 which states that the public prosecutor (JPU) is not allowed to conduct judicial review. The Constitutional Court decision ruled out the Supreme Court jurisprudence regarding the authority of public prosecutor (JPU) to submit a judicial review especially in cases of the criminal act of corruption to represent the state and society as victim. The purpose of this study is to find out the legal position of the Constitutional Court Decision Number 33 / PUU-XIV / 2016 towards the authority of the public prosecutor in submitting the application for judicial review in the case of criminal act of corruption, and to find out the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 33 / PUU-XIV / 2016 towards criminal substitute money that was not reached in case of criminal act of corruption that was decided by the Supreme Court. The results of this study are expected to broaden insight and knowledge towards the development of criminal legal science, especially Criminal act of corruption. This type of thesis research uses normative juridical research. Normative legal research or library legal research is legal research carried out by researching library materials or secondary data, in this study in the form of the primary legal materials. The primary legal materials are the legal materials that have binding power, such as: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Decision Number 33 / PUU-XIV / 2016, the Law No. 31 of 1999 as amended by the Law No. 20 of 2001, Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as other laws and regulations. Secondary legal materials are legal materials consisting of textbooks written by influential legal experts (de herseende leer), legal journals, scholars' opinions, legal cases, jurisprudence, and the results of up-to-date symposium that are related to research topics. The results indicate that the authority of the Prosecutor in submitting a request for the judicial review to the Supreme Court was seen as a legal action that was pro-justice and the law that is pro-society. The actions of the Prosecutor / Public Prosecutor are more concern to the turmoil in the community than by following the Law. Philosophy or ideology that is legalistic positivism is disregarded and replaced by legal realism, beside, the legal consequences towards the criminal substitute money, that can’t be achieved can make a breakthrough by using the method of imposition of joint responsibility and Proportional imposition. It is recommended that the law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) must provide strict and clear arrangements regarding the authority of the public prosecutor in submitting a judicial review towards decisions that have permanent legal force and must make improvements to the legal regulations (the laws) which regulate in detail about the procedure for payment of substitute money that is clear and detailed as well as the existence of clear laws and regulations. Keywords: Judicial review by public prosecutor in the case of criminal act of corruption