PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Ardyansyah* Dahlan* Mahfud* ABSTRAK Sistem peradilan pidana atau “criminal justice system” merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia, pendekatan criminal justice system juga diberlakukan dalam penegakan hukum terhadap perkara umum dan perkara khusus narkotika, kategori tindak pidana narkotika sebagai kejahatan extra-ordinary crime. Lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harusnya dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum secara terstruktur dan sistematis. Faktanya pada tahap prapenuntutan antara penuntut umum pada kejaksaan Negeri Aceh Besar dan penyidik Polres Aceh Besar terjadi perbedaan, penyidik tidak mengikuti petunjuk penuntut umum sehingga berdasarkan kewenangannya penuntut umum harus menerapkan asas dominus litis untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum penerapan asas dominus litis oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Narkotika, kedua untuk menjelasakan serta menganalisis efektivitas penerapan asas Dominus Litis oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan dan ketiga untuk menjelaskan serta menganalisis hambatan yuridis penyidik dalam memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait Dominus Litis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara (nondirective interview), dan juga dibutuhkan data kepustakaan (library Research). Sehingga untuk menganalis dan menjawab indentifikasi masalah tersebut akan digunakan Teori Kepastian hukum, Teori Efektifitas Hukum dan Teori Kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama dasar pertimbangan penuntut umum menrapkan asas dominus litis adalah disebabkan berkas perkara yang bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik sangat merugikan kepentingan pencari keadilan, asas dominus litis yang diterapkan oleh penutut umum berupa penambahan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara narkotika pertimbangan Penuntut Umum tersebut atas dasar fakta yang telah terjadi sebagaimana dikuatkannya dengan BAP. Berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan Negeri Jantho dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan bahwa penerapan asas dominus litis yang telah diterapkan oleh penuntut umum dalam kurun waktu tersebut memberikan dampak positif terhadap putusan pengadilan dalam perkara narkotika, putusan juga mengacu pada tuntutan penuntut umum yang sebelumnya telah menerapkan asas dominus litis dalam penyusunan dakwaannya dan yang menjadi hambatan penyidik dalam melaksanakan petunjuk penutut umum yang didasarkan pada fakta yang dapat dibenarkan, seperti pada saat penangkapan dan pengeledahan tersangka tidak ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu atau ditemukan timbangan digital, dengan demikian maka penggunaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dilaksanakan oleh penyidik dengan alasan tidak sesuai dengan fakta hukum. Disarankan kepada penyidik kepolisian Resort Aceh Besar agar mengikuti petunjuk dari Penuntut Umum terhadap berkas perkara narkotika, agar tidak menyebabkan disparitas kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan disarankan kepada penyidik kepolisian Resort Aceh Besar dan Jaksa penutut umum untuk melaksanakan koordinasi secara baik agar pada saat prapenuntutan tidak terjadinya bolak-balik berkas perkara, meskipun masing-masing insatnsi memiliki argumen yang logis dan dapat dibenarkan secara hukum. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Asas Dominus Litis. Prapenuntutan. THE APPLICATION OF DOMINUS LITIS PRINCIPLE BY PUBLIC PROSECUTOR IN NARCOTICS CRIMINAL ACTS (A Research in Aceh Besar District Attorney's Office) Ardyansyah* Dahlan** Mahfud*** ABSTRACT The criminal justice system is a mechanism of action in overcoming crime in Indonesia, the approach of the Criminal Justice System is also applied in law enforcement against general cases and narcotics, where the category of narcotics crime is an Extra-Ordinary Crime, in which the police, prosecutors and courts should be able to carry out the law enforcement functions in a structured and systematic manner. In fact, there was a policy disparity at the pre-prosecution stage between the public prosecutors in Aceh Besar District Attorney's Office and Aceh Besar District Police investigator, in which the investigator did not follow the instructions of the public prosecutor, so based on his authority the public prosecutor had to apply the principle of dominus litis to provide legal certainty for the justice seekers. The aims of this study were firstly to find out and analyze the legal basis for the application of the principle of Dominus litis by the Public Prosecutor in Narcotics Criminal Acts, secondly to find out and analyze the effectiveness of the application of the Dominus Litis principle by the Public Prosecutor in Narcotics Criminal Acts based on the Court's decision and third to find out and analyze the judicial barriers of investigators in fulfilling the instructions of the Public Prosecutor regarding Dominus Litis. This was an empirical juridical research. Data source in this research was obtained from the field which is done by observation and interview (nondirective interview), and library data was also needed. Thus, to analyze and answer the problem identification, the writer used the Legal Certainty Theory, Legal Effectiveness Theory and Authority Theory. The results showed that firstly, the basis consideration of the public prosecutor applying the principle of dominus litis was due to the case files that went back and forth from the public prosecutor to the investigator was very detrimental to the interests of justice seekers, the principle of dominus litis applied by the public prosecutor in the form of the addition of article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in narcotics cases where the public prosecutor's considerations are based on facts that have occurred as he strengthened with BAP. Secondly, based on the decision which has permanent legal force in Jantho District Court in the past 3 (three) years, showed that the application of the dominus litis principle that has been applied by the public prosecutor in that period has a positive impact on the court's decision in narcotics cases, where many decisions which also refers to the demands of the public prosecutor who had previously applied the principle of dominus litis in the preparation of his indictment and the third which became an obstacle to the investigator in carrying out the general surrender instructions based on justifiable facts, such as at the time of arrest and search of the suspect, the narcotics suction device was not found. types of methamphetamine or the presence of digital scales are found, thus the use of article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics cannot be carried out by investigators with the reasons not in accordance with the legal facts. It is recommended that Aceh Besar Resort police investigators follow the instructions of the Public Prosecutor regarding narcotics case files, thus the policy disparities will not happen in the Criminal Justice System and it is recommended that the Greater Aceh Resort police investigators and public prosecutors coordinate properly so that at the time of pre-prosecution cases there is no back and forth case file, although each institution has a logical and justifiable argument. Keywords: Criminal Justice System, Principle of Dominus Litis. Pre-prosecution.