ABSTRAK SYAVIKA ISFI FITRISA, 2019 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PELAKU USAHA ROTI DENGAN PEKERJA (Suatu Penelitian Di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (vi, 62) pp, tabl, bibl, app. (Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.) Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditantukan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dibuat dalam bentuk lisan, namun perjanjian kerja tersebut menimbukan wanprestasi. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer, yaitu melakukan wawancara dengan informan dan responden. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta makalah dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha roti terhadap pekerja yaitu upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, telat pembayaran upah, diskripsi dan jam kerja yang tidak jelas. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja yaitu faktor produksi yang semakin hari semakin menurun, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha, dan pelaku usaha menganggap pekerja mau menerima keterlambatan pembayaran upah. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja dilakukan melalui teguran dan musyawarah, apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan maka pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan mediasi, apabila tidak ada kesepakatan juga maka pekerja bisa mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Disarankan kepada pelaku usaha roti dengan pekerja untuk membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis agar memiliki pegangan yang lebih menguatkan jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Disarankan juga kepada Disnaker agar lebih memperhatikan lagi hak-hak daripada pekerja.